Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa Perwakilan Rakyat NTB Mengadili menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (18/6/2026). Massa mendesak pemerintah mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai membebani keuangan negara.
Pantauan di lokasi, ketegangan sempat mewarnai jalannya aksi. Massa aksi tampak saling dorong dengan aparat kepolisian saat orator bergantian meneriakkan kegelisahan rakyat jelata yang dinilai kian terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah di Bumi Gora.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perwakilan massa aksi dari Menteri Sosial dan Politik (Sospol) BEM Universitas Mataram, Hanan Wahyuda, menyatakan bahwa massa aksi menyoroti carut-marut kebijakan nasional hingga krisis pendidikan dan kekerasan seksual di ranah regional NTB.
"Kami meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang mengorbankan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial demi efisiensi anggaran. Kami minta juga program MBG ini dievaluasi karena sudah banyak membebani uang negara," tegas Hanan di sela-sela aksi.
Secara garis besar, demonstran membawa dua klaster isu utama, yakni rapor merah kebijakan nasional dan potret buram masalah sosial-pendidikan di NTB.
Pada klaster nasional, Hanan membeberkan sejumlah regulasi baru yang dinilai carut-marut di lapangan dan mengancam demokrasi. Salah satunya terkait implementasi program MBG di daerah.
"Kami menuntut program MBG agar tidak membebani guru, merugikan sektor pendidikan, dan mengacaukan tata kelola di sekolah," cetus Hanan.
Selain MBG, mahasiswa menuntut penghentian komersialisasi pendidikan dan mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Kebijakan ini dinilai kian menjauhkan anak buruh, petani, nelayan, dan rakyat miskin dari bangku kuliah.
Mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap RUU Polri dan mendesak penghormatan penuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam setiap pembentukan undang-undang. Menurut mereka, perluasan ruang aparat keamanan ke ranah sipil di era Presiden Prabowo mengancam supremasi sipil.
Di sektor ekonomi, massa mengkritik kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. "Semestinya kebijakan ekonomi itu benar-benar berpihak kepada kaum buruh, petani, nelayan, mahasiswa, dan rakyat miskin," imbuhnya.
Beralih ke isu lokal, mahasiswa menyoroti kondisi NTB yang dinilai sedang dalam status darurat sekolah rusak. Isu krusial lain yang dibawa adalah maraknya kekerasan seksual di ranah pendidikan formal maupun informal.
Ada lima tuntutan utama yang didelegasikan kepada Pemprov NTB, antara lain meminta perbaikan fasilitas pendidikan dan kesejahteraan guru di wilayah terpencil, menurunkan Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan langkah nyata di lapangan, bukan sekadar memoles data di atas kertas.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak Pemprov NTB untuk menjamin akses pendidikan yang merata tanpa ketimpangan antarwilayah. Pemerintah juga memiliki kewajiban membangun sistem perlindungan dan pemulihan efektif bagi korban kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.
"Kami mendesak pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan aparat penegak hukum untuk membangun sistem perlindungan yang efektif agar kasus kekerasan seksual di NTB tidak terus berulang dan memakan korban baru," kata Hanan.
Ketua Satgas MBG NTB, Fathul Gani, menyampaikan apresiasinya atas kritik dari kelompok mahasiswa. Ia menilai masukan tersebut menjadi rambu-rambu penting agar program MBG berjalan lebih baik ke depan.
"Kalau tidak ada yang memberikan masukan dan kritik, kan ini ibaratnya rambu-rambu, ya. Kita menghargai kritikan, sepanjang itu tidak mengganggu ketertiban umum saat aksi," ujar Fathul.
Asisten I Setda NTB ini memandang kritik mahasiswa, masyarakat, dan media sebagai bentuk pengawasan eksternal yang sehat bagi program pemerintah. "Jadi kami terbuka jika dilakukan evaluasi," tandasnya.
(hsa/iws)
