3 Pejabat Pemkab Karangasem Dapat Promosi, 2 Dimutasi

Sebanyak tiga pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karangasem mendapatkan promosi. Selain itu, dua pejabat mendapatkan mutasi alias penugasan baru oleh Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata (Gus Par).

Sejumlah pejabat itu dilantik oleh Gus Par di Wantilan Kantor Bupati Karangasem, Senin (29/6/2026). Selain jabatan pimpinan tinggi pratama, Gus Par juga melantik pejabat pengawas dan fungsional.

Gus Par mengatakan kini tak ada lagi jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang kosong setelah dilakukan pelantikan. "Semoga mereka cepat beradaptasi, selalu punya inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," harap Gus Par.

Mutasi dan rotasi jabatan, terang Gus Par, merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan sekadar menjalankan fungsi administratif semata.

"Kebijakan dan program harus berpihak kepada masyarakat dengan pelayanan yang mudah, murah, cepat, humanis, inklusif dan benar-benar memberikan manfaat," ujar Gus Par.

Tiga pejabat yang dipromosikan, tegas Gus Par, telah melalui proses seleksi terbuka sebagai bentuk penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara (ASN). Proses tersebut melibatkan panitia seleksi profesional dan independen serta mendapat pendampingan Ombudsman.

Gus Par juga meminta para pejabat dapat membangun kepemimpinan yang demokratis dan humanis sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan penuh semangat pengabdian. Menurutnya, kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja pemerintahan.

"Saya juga tegaskan kepada pejabat yang dilantik, selain mengembangkan inovasi juga harus memanfaatkan teknologi dan digitalisasi guna melahirkan gagasan baru yang kreatif dan solutif supaya menjadi teladan dalam disiplin serta menghasilkan kinerja yang lebih optimal," ucap Gus Par.

Gus Par juga mengingatkan seluruh AN agar tidak mengabaikan aspek administrasi dan pengelolaan keuangan. Ia meminta setiap perangkat daerah menyusun standar operasional prosedur (SOP) administrasi secara baik sebagai langkah pencegahan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.