PDIP merespons keras klaim Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang ingin menjadikan Jawa Tengah sebagai 'kandang gajah'. Politikus PDIP Guntur Romli meminta PSI tidak sombong dan menilai partai berlambang gajah itu belum memiliki kekuatan politik yang layak untuk mengklaim basis suara PDIP.
Polemik bermula setelah Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo menyatakan pihaknya siap mendampingi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berkeliling Jawa Tengah. Menurut Yogo, safari politik itu bertujuan memastikan Jawa Tengah menjadi 'kandang gajah'.
"Kami segera menunggu jadwal dari Bapak untuk tanggalnya. Yang jelas, tugas kami hari ini mempersiapkan untuk Bapak turun, untuk Bapak keliling Jawa Tengah, memastikan bahwa Jawa Tengah benar-benar sebagai 'kandang gajah'," kata Yogo seperti dikutip dari detikJateng,Senin (6/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yogo mengatakan usulan safari politik mencakup hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Meski begitu, lokasi yang akan dikunjungi tetap diputuskan Jokowi.
"Secepatnya, kita siapkan secepatnya. Kami akan kontak dengan tim, mudah-mudahan pertengahan bulan Juli ini sudah bisa berjalan. Kami mengajukannya hampir 35 kabupaten/kota ya, tentu ini akan dipilih Bapak mana yang kira-kira akan didatangi," jelasnya.
Menurut Yogo, rencana itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan Jokowi. Saat ini, PSI Jawa Tengah masih mematangkan jadwal dan teknis pelaksanaan safari politik tersebut.
Ia juga melaporkan kepada Jokowi bahwa pembentukan struktur partai di Jawa Tengah telah mencapai sekitar 95 persen sehingga mesin partai siap bekerja penuh.
"Kami melaporkan capaian kinerja DPW struktur seluruh Jawa Tengah yang sudah hampir 95 persen. Struktur mesin partai yang kami janjikan kami siap, hari ini kami laporkan ke Bapak," tegasnya.
PDIP: PSI Jangan Sombong
Politikus PDIP Guntur Romli menilai klaim PSI soal Jawa Tengah sebagai 'kandang gajah' tidak lebih dari bentuk kesombongan. Ia bahkan menyebut rencana safari politik Jokowi menunjukkan PSI masih membutuhkan figur mantan presiden tersebut.
"PSI jangan terlalu sombong, Jokowi memaksakan keliling artinya PSI sangat lemah, kalau PSI kuat Jokowi pastinya cuma istirahat dan santai-santai saja. Safari politik itu juga pengalihan isu dari Sekjen PSI yang mengaku menerima duit dari Bupati Kuansing yang baru dikembalikan 10 hari kemudian," kata Guntur kepada wartawan, Minggu (5/7).
"KPK harus jangan tebang pilih masa butuh 10 hari baru dikembalikan, itu tidak menggugurkan peristiwa pidana, juga terhadap Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang rumahnya sudah digeledah, duit miliaran disita tapi sampai saat ini aman-aman saja," sambungnya.
Guntur juga mengungkit hasil Pemilu 2024. Menurutnya, PSI belum memiliki modal politik untuk berbicara soal merebut basis suara PDIP di Jawa Tengah.
"Itu bentuk kesombongan saja, bukan pernyataan yang perlu ditanggapi, apalagi dikhawatirkan, kalau PSI itu parpol nomor dua di 2024, terus bilang mau rebut 'kandang banteng', itu lebih masuk akal," katanya.
"PSI 2024 aja gagal masuk parlemen, meski didukung penuh oleh Jokowi yang waktu itu masih presiden, dengan tagline PSI Partai Jokowi, pasang foto Jokowi di semua baliho, jadi presiden saja Jokowi gagal meloloskan PSI, apalagi tidak jadi presiden. PSI jangan sombong," tambahnya.
Deddy: PSI Cuma Bikin Sensasi
Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus juga melontarkan kritik kepada PSI. Ia merespons pernyataan Ketua DPP PSI Bestari Barus yang mempertanyakan sikap PDIP terhadap Jokowi.
"Perasaan nggak pernah kedengaran tuh suara PSI (kritisi isu rakyat), sibuk nyeret-nyeret PDI Perjuangan saja. Rakyat sudah bosan dengan gimmick PSI," kata Deddy kepada wartawan, Minggu (5/7/2026).
Deddy menilai PSI lebih banyak melontarkan pernyataan sensasional dibanding menyuarakan persoalan rakyat.
"Sudahlah rakyat juga tahu mereka cuma bikin sensasi buat pansos elektoral," ujarnya.
"Ditunggu suaranya soal tuntutan mahasiswa, kasus suap Bupati Kuansing dan soal-soal lain yang terkait dengan rakyat," imbuhnya.
(dpw/dpw)
