Sejumlah negara mulai terdampak perang yang berkecamuk di Timur Tengah. Filipina bahkan sudah mengumumkan status darurat energi nasional. Demikian pula Bangladesh yang mulai dilanda krisis bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta Indonesia bersiap-siap jika eskalasi konflik di Timur Tengah terjadi secara berkepanjangan. Purbaya mengatakan masalah darurat energi bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari gangguan suplai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Darurat energi itu bukan di APBN. Darurat energi adalah kalau misalnya suplainya berhenti, itu yang saya takut. Bukan harganya, (tetapi) suplainya nggak ada, ini kan masih ada suplainya. Jadi kalau dibilang darurat, enggak, tetapi kita mesti siap-siap terus ke depan," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026) seperti dikutip dari detikFinance.
Purbaya memastikan hingga saat ini APBN masih tahan menghadapi kenaikan harga energi dan tidak akan diubah sampai akhir tahun. Meski demikian, ia menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Saya nggak akan ubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harganya tinggi sekali. Pada saat sekarang, sampai akhir tahun dengan harga sekarang, kita masih tahan APBN, tergantung keputusan pimpinan nantinya, tetapi saya tawarkan, aman," ucap Purbaya.
Purbaya menilai masih terlalu dini untuk mengubah harga minyak dan subsidi energi dalam APBN. "Nanti kalau naiknya (tinggi) baru kita hitung lagi berapa. Jadi nggak otomatis tiba-tiba jadi US$ 100, kan kita hitung rata-rata," imbuhnya.
Filipina Tetapkan Darurat Energi
Filipina menetapkan status darurat energi nasional karena mempertimbangkan posisinya sebagai negara yang sangat bergantung pada impor produk minyak bumi. Pemerintah langsung membentuk komite untuk memastikan pergerakan pasokan, distribusi, dan ketersediaan bahan bakar. Termasuk distribusi makanan, obat-obatan, produk pertanian dan barang-barang penting lainnya.
"Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," kata Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr dikutip dari Reuters.
Deklarasi tersebut akan berlaku selama satu tahun sehingga memberi wewenang kepada pemerintah untuk membeli bahan bakar dan produk minyak bumi lebih banyak guna memastikan pasokan tepat waktu dan mencukupi. Jika perlu, pembayaran dilakukan sebagian dari jumlah kontrak di muka.
Menteri Energi Filipina Sharon Garin mengatakan negaranya memiliki persediaan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Pihaknya sedang berupaya untuk membeli 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar Asia Tenggara untuk meningkatkan stok, meski kemungkinan ada keterlambatan.
Warga Bangladesh Antre Berjam-jam demi BBM
Di Bangladesh, sejumlah SPBU mengalami antrean panjang dan situasi kacau akibat stok terbatas. Pelanggan harus antre selama berjam-jam untuk membeli BBM sehingga banyak yang kelelahan, frustrasi dan kesal.
Asosiasi Pemilik SPBU Bangladesh mendesak pengamanan di SPBU dan mengancam akan berhenti memasok BBM. Pemerintah diminta mengambil tindakan tegas untuk mengendalikan situasi.
"Di bawah perusahaan pemasok bahan bakar milik negara, Bangladesh Petroleum Corporation (BPC), perusahaan minyak memasok jumlah bahan bakar setiap hari yang tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan," katanya dikutip dari India Times.
Pada saat yang sama, pekerja SPBU berjuang untuk mengatasi tekanan yang meningkat dan seringnya berargumen dengan pelanggan yang kesal. Pihak asosiasi pun menyatakan keprihatinannya. Pemerintah dinilai telah mengabaikan masalah keamanan dalam sistem distribusi BBM.
Sejumlah pengendara sepeda motor tanpa SIM bahkan mengancam akan membakar SPBU. Bahkan, massa memaksa SPBU dibuka dan mengambil BBM dalam jumlah besar, tanpa pembayaran.
"Insiden semacam itu kini mengancam pemilik SPBU di seluruh negeri, hampir tidak ada jaminan keamanan. Bersamaan dengan kekurangan bahan bakar, kurangnya keamanan yang disediakan negara telah membuat krisis ini semakin parah," tuturnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
