Wali Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Christian Widodo, menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan empat fraksi DPRD Kota Kupang terkait Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 66,6 miliar. Dia mengatakan dana Silpa akan diprioritaskan untuk infrastruktur dan masalah sosial.
Hal itu disampaikan Christian dalam rapat paripurna DPRD Kota Kupang dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi, Rabu (24/6/2026) malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menerima seluruh catatan kritis dari Fraksi Demokrat, PAN, NasDem, dan Golkar. Terkait Silpa sebesar Rp 66,6 miliar, pemerintah akan memberikan penjelasan terperinci mengenai komponen-komponen penyumbang Silpa tersebut," ujar Christian.
Dia mengungkapkan Silpa bersumber dari tiga hal, yakni efisiensi kegiatan, sisa dana DAK yang bersifat terikat, dan kegiatan yang belum terselesaikan karena kendala teknis dalam proses pengadaan barang dan jasa.
"Pemkot mengakui Silpa bukanlah tujuan akhir dari sebuah siklus anggaran, melainkan cerminan dari dinamika pelaksanaan program di lapangan," ujar politikus PSI itu.
Dia menegaskan Pemkot Kupang tidak tinggal diam melihat adanya penumpukan anggaran. "Pemerintah sedang menginventarisasi hambatan-hambatan yang terjadi sepanjang tahun 2025," ujar dia.
Pemkot Kupan, Christian melanjutkan, berjanji akan melakukan akselerasi perbaikan dalam perencanaan anggaran agar lebih realistis dan akuntabel di masa mendatang.
Selain itu, ia juga mengatakan langkah konkret yang ditempuh antara lain memperketat pengawasan, mempercepat proses lelang sejak awal tahun, serta memastikan setiap program prioritas memiliki target terukur.
"Kami sepakat dengan pandangan fraksi bahwa pendapatan yang naik harus berbanding lurus dengan peningkatan pelayanan publik," tambahnya.
Menjawab kekhawatiran pemanfaatan dana, Christian menegaskan Silpa 2025 akan diarahkan kembali pada program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak.
"Di antaranya perbaikan infrastruktur dasar, penanganan masalah sosial, dan peningkatan kualitas pelayanan publik," katanya.
(hsa/hsa)
