Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, memastikan urusan hosting fee sepenuhnya merupakan ranah pemerintah pusat. Menurut Iqbal, tidak ada aturan yang mewajibkan pemerintah daerah agar menyetor anggaran tunai untuk membantu membayar hosting fee.
"Sebenarnya tidak ada yang mewajibkan pemerintah daerah terlibat di dalam hosting fee. Tetapi sebagai host, kita harus berkontribusi mendukung. Kami memberikan bantuan dalam bentuk in-kind," jelas Iqbal, Senin (29/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Iqbal memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebagai tuan rumah mengambil peran konkret melalui skema bantuan non-tunai atau in-kind, serupa dengan yang diterapkan pada MotoGP 2025.
Bentuk dukungan in-kind yang disiapkan Pemprov NTB, meliputi penyiapan fasilitas medis gratis, penyediaan transportasi shuttle bus dari Mataram ke Mandalika, bantuan operasional helikopter hingga fasilitasi pergelaran seni budaya untuk menyemarakkan ajang balap motor kelas dunia tersebut.
"Seperti tahun lalu, misalnya untuk tim kesehatan yang biayanya mahal sampai miliaran, itu kami gratiskan dari pemerintah. Pemda yang membayar ke rumah sakit, jadi uangnya berputar di dalam (daerah), tetapi tetap ada nilainya," papar Iqbal.
Iqbal berharap jumlah penonton MotoGP Mandalika 2026 minimal bisa menyamai pencapaian tahun lalu. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga dan meningkatkan kualitas kunjungan wisatawan ke Mandalika.
Sebagaimana diketahui, MotoGP Mandalika 2026 di Sirkuit Internasional Mandalika akan berlangsung pada 9-11 Oktober 2026.
(hsa/hsa)
