Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan akan berupaya memperbaiki pendataan sektor kelautan dan perikanan di daerah yang dipimpinnya. Iqbal mengaku kerap menemukan data yang kurang akurat terkait jumlah kapal dan nelayan di NTB.
Iqbal menjelaskan NTB masuk dalam dua Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yakni WPP 573 (Selat Lombok hingga Laut Flores) dan WPP 713 (Samudra Hindia bagian selatan Jawa hingga NTB, Laut Sawu, dan perairan barat daya NTB). Menurutnya, perlu data yang valid untuk menjaga ekosistem perikanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemerintah NTB dalam hal ini diberikan juga amanah bukan saja untuk menangkap isinya, tetapi juga untuk merawat dan memastikan sustainability dari kedua WPP ini," ujar Iqbal saat membuka pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) ke-1 di Mataram, Selasa (30/6/2026).
Iqbal mengatakan data yang valid merupakan kunci untuk melahirkan kebijakan yang tepat. Meski begitu, Iqbal mengapresiasi kinerja jajarannya di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB yang terus berupaya menyajikan data valid.
"Saya tahu bahwa teman-teman saya di Dinas Perikanan dan Kelautan sudah bekerja jungkir balik. Untuk mem-feeding data buat kami sehingga kami bisa membuat sebuah kebijakan yang evident-based policy. Kami tidak ingin membuat kebijakan based on instinct, based on feeling," imbuh Iqbal.
Iqbal menilai program atau kegiatan yang dilaksanakan tanpa data valid akan berujung sia-sia dan hanya membuang-buang anggaran. Walhasil, dampak yang diharapkan masyarakat tidak akan tercapai.
Di sisi lain, Iqbal tidak menampik bahwa mendata sektor kelautan dan perikanan memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Berbeda dengan daratan, wilayah laut tidak memiliki sekat batas yang jelas sehingga proses pendataan menjadi rumit.
Menurut Iqbal, beban penyusunan data ini tidak bisa hanya dipikul oleh pemerintah. Ia menilai perlunya kolaborasi yang melibatkan berbagai stakeholder seperti organisasi non-pemerintah hingga kalangan akademisi.
Direktur Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) Yasmine Simbolon, mengungkapkan NTB memiliki karakteristik perikanan tropis yang unik dengan interaksi beragam spesies. Menurutnya, Komite Pengelola Bersama Perikanan (KPBP) yang awalnya hanya berfokus pada tata kelola komoditas tuna, kini mulai menggeser pendekatannya ke arah tata kelola berbasis ekosistem kelautan.
Yasmine menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor demi melindungi kekayaan perikanan NTB yang melimpah tersebut. "Sebelumnya, pertemuan rutin yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB ini hanya berfokus pada komoditas bernilai ekonomi tinggi, yakni tuna, cakalang, dan tongkol," kata Yasmine.
(iws/iws)
