Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen memproduksi 1.500 kapal tangkap ikan untuk para nelayan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Program tersebut ditargetkan mulai direalisasikan pada 2026 untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengungkapkan bahwa kepastian program tersebut merupakan salah satu hasil dari diskusi bersama Wakil Menteri KKP RI, Laksamana Madya TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, pada Jumat (3/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami anggap (bantuan kapal dan kampung nelayan) ini bisa mengentaskan kemiskinan melalui siaran pers, Jumat (3/7/2027).
Selain bantuan kapal, KKP juga akan membangun 40 Kampung Nelayan Merah Putih yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di NTB. Iqbal mengeklaim jumlah tersebut menjadikan NTB sebagai provinsi dengan Kampung Nelayan Merah Putih terbanyak di Indonesia.
Untuk mendukung operasional armada kapal baru, Pemprov NTB bersama KKP juga menyiapkan penguatan sumber daya manusia (SDM). Salah satunya melalui konversi sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi SMK Perikanan yang berfokus pada budidaya dan teknologi penangkapan ikan.
"Jadi ini untuk menyiapkan tenaga instruktur ahli untuk mencetak crew kapal hingga fishing master profesional," tegas Iqbal.
Di sisi lain, KKP juga tertarik melakukan pengembangan budidaya ikan air tawar dan laut sebagai fondasi ekonomi baru yang berkelanjutan bagi desa-desa pesisir NTB
Iqbal menyebut Pemprov NTB juga telah menekan kerja sama komprehensif mencakup 9 program strategis dengan KKP. Mulai dari sinkronisasi ruang laut, penguatan tata kelola perikanan, hilirisasi, pengawasan, hingga peningkatan kapasitas SDM.
Iqbal menilai, keberhasilan NTB mengamankan kuota 1.500 kapal dan puluhan kampung nelayan ini tidak lepas dari komunikasi yang intensif dengan pusat. Ia memanfaatkan pengalamannya di dunia diplomasi terutama saat menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Turki untuk membangun kolaborasi konkret, bukan sekadar koordinasi administratif.
"Bagi kami, diplomasi bukan sekadar membangun relasi, tetapi membuka ruang kolaborasi dan mempercepat sinkronisasi program agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat," tandas Iqbal.
(nor/nor)
