Sebanyak 6.047 jemaah umrah telah kembali ke Indonesia dalam dua hari terakhir. Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj) memastikan seluruh proses pemulangan dilakukan dengan pengawasan ketat, mengutamakan aspek keselamatan di tengah situasi keamanan kawasan Timur Tengah yang memanas.
Fokus utama Kemenhaj saat ini adalah menjamin keamanan, keselamatan, dan perlindungan jemaah, baik yang masih berada di luar negeri maupun yang sedang dalam proses kepulangan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dilansir dari laman Kemenhaj, Selasa (3/3), Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah RI, Ichsan Marsha, menegaskan bahwa pemulangan jemaah berjalan secara bertahap dan terkendali.
"Sejak 28 Februari hingga 1 Maret 2026, sebanyak 6.047 jemaah telah kembali ke Tanah Air dengan aman. Pemerintah terus mengawal proses ini agar seluruh jemaah dapat pulang secara bertahap dan tertib," ujar Ichsan.
Ia merinci, pada Sabtu, 28 Februari 2026, sebanyak 4.200 jemaah dipulangkan melalui 12 penerbangan. Sementara pada Minggu, 1 Maret 2026, terdapat 2.047 jemaah yang kembali menggunakan lima penerbangan.
Di sisi lain, pemerintah juga mencatat bahwa hingga sebelum dimulainya musim haji pada 18 April 2026, terdapat 43.363 calon jemaah umrah yang dijadwalkan berangkat. Mereka berasal dari 439 Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
"Kami memastikan setiap PPIU menjalankan kewajibannya secara penuh, mulai dari pemberangkatan, pelayanan selama di Arab Saudi, hingga kepulangan jemaah. Tanggung jawab itu tidak boleh diabaikan," tegas Ichsan.
Pemerintah juga mendorong terjalinnya komunikasi yang intens dan terbuka antara PPIU dan para jemaah. Menurutnya, sinergi yang baik akan membantu menciptakan rasa aman serta kepastian di tengah situasi yang berkembang cepat.
"Kami mengajak jemaah dan PPIU untuk saling memahami. Yang utama adalah memastikan seluruh jemaah tetap aman, terlayani, dan mendapatkan kepastian," lanjutnya.
Dalam aspek perlindungan, Kemenhaj menegaskan komitmen negara untuk hadir bagi seluruh jemaah. Apabila terdapat kendala, baik terkait perlindungan, persoalan hukum, maupun keadaan darurat di Arab Saudi atau negara transit, jemaah diminta segera menghubungi perwakilan resmi Indonesia, baik Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) setempat.
"Kami bersama Kementerian Luar Negeri terus berkoordinasi dengan perwakilan RI di luar negeri untuk memastikan setiap persoalan jemaah ditangani cepat dan tepat. Kami meminta seluruh jemaah tetap tenang dan mengikuti arahan resmi," pungkas Ichsan.
Sebagai langkah antisipatif, Kemenhaj juga mengimbau calon jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat agar mempertimbangkan penundaan perjalanan hingga situasi di kawasan Timur Tengah benar-benar kondusif.
(dvs/inf)
Komentar Terbanyak
Cegah Korupsi, MUI Usul MBG Pakai Dapur Pesantren dan Benahi Pejabat BGN
Tega! Oknum KBIH Diduga Tipu 140 Jemaah Haji, Transaksi hingga Rp 1,4 M
MUI Minta Pelaku LGBT Dihukum Lebih Berat dari Perzinaan