Wakil Menteri (Wamen) Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, memberikan teguran keras kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj). Dahnil menegaskan agar tradisi buruk yang menjadikan jemaah haji dan umrah sekadar sebagai komoditas ekonomi segera dihentikan.
Hal tersebut disampaikan Dahnil saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Lapangan Makodau I, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).
"Kita ingin hentikan tradisi atau perilaku jelek yang menjadikan umat, menjadikan jemaah haji, jemaah umrah itu sebagai komoditas ekonomi. Jemaah haji, jemaah umrah harus menjadi subjek, mereka harus menjadi pelaku dari transformasi kebangsaan, transformasi peradaban, dan transformasi keadaban," ujar Dahnil dengan nada tegas di hadapan jajaran keluarga besar Kementerian Haji dan Umrah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dahnil mengingatkan bahwa tugas yang diemban oleh institusinya merupakan amanah yang suci. Menyitir pesan Presiden, Dahnil menyebut bahwa apa yang diurusi oleh jajaran kementeriannya adalah impian terbesar bagi mayoritas masyarakat muslim di tanah air, yakni menunaikan ibadah haji.
Oleh karena itu, ia memperingatkan dampak besar jika ada oknum pegawai kementerian yang bermain-main atau berkhianat dalam menyelenggarakan ibadah ini.
"Kalau kemudian Anda mengkhianati mimpi-mimpi mereka, maka Anda semuanya sedang mengkhianati rakyat Indonesia, mengkhianati Allah SWT, dan mengkhianati diri Anda sendiri," tegas Dahnil.
"Sebagaimana instruksi Presiden, wajah kita itu adalah wajah integritas. Makanya saya, Pak Menteri, Anda semua yang hadir di sini itu harus punya komitmen bareng-bareng," lanjutnya.
Memasuki era baru di bawah Kementerian Haji dan Umrah, Dahnil secara khusus meminta para ASN untuk menanamkan komitmen perlindungan jemaah di dalam hati masing-masing. Ia menegaskan tidak boleh ada lagi aktor-aktor yang memanfaatkan posisi jemaah sebagai objek keuntungan finansial sepihak.
Apalagi, tantangan ke depan sangat besar mengingat jumlah masyarakat yang menanti keberangkatan ke tanah suci saat ini sudah menembus angka jutaan.
"Sekali lagi saya ingatkan Bapak-Ibu ASN Kementerian Haji dan Umroh, ini era di mana kita harus menghentikan aktor-aktor yang menjadikan jemaah haji dan jemaah umroh sebagai komoditas. Mereka bukan objek komoditas ekonomi, mereka adalah subjek perubahan peradaban dan keadaban," urai Dahnil.
Ia memaparkan bahwa kementeriannya telah menyiapkan instrumen pengawasan melalui Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah serta Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Langkah ini dilakukan demi mengawal jutaan calon jemaah yang sedang mengantre.
"Tugas Bapak-Ibu semuanya adalah memfasilitasi. Kita ingin memastikan jemaah haji yang hari ini mengantre 5,7 juta orang itu, tidak menjadi komoditas pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Islam harus menjadi alat perubahan, agama harus menjadi alat perubahan, dan itu harus dimulai dari Kementerian Haji dan Umrah," pungkasnya.
(hnh/inf)
Komentar Terbanyak
Ramai Keluhan soal Tahlilan, Begini Penjelasan soal Jamuan di Rumah Duka
BEM Psikologi UI Sebut Homoseksual Bukan Penyimpangan, MUI Sentil Moral Kampus
Kemenag Tanggapi Hoaks Bolehkan Korupsi Asal Sesuai Syariat