Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI resmi menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M. Dari evaluasi besar-besaran tersebut, Kemenhaj menelurkan empat rekomendasi strategis yang akan menjadi kompas dan pedoman operasional untuk menyongsong musim haji 1448 Hijriah/2027 Masehi.
Laporan hasil Rakernas tersebut dibacakan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenhaj RI, Teguh Dwi Nugroho, di Lapangan Makodau I, Pondok Gede, Jakarta Timur, Sabtu (4/7/2026).
"Seluruh peserta telah mencurahkan pemikiran terbaiknya, melakukan pemetaan masalah, serta merumuskan langkah-langkah solutif. Dinamika persidangan yang konstruktif telah menghasilkan kristalisasi pemikiran berupa rekomendasi-rekomendasi strategis," ujar Teguh.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teguh memaparkan, sebelum merumuskan rekomendasi ini, seluruh peserta Rakernas juga telah mengikuti agenda retret khusus yang dipandu langsung oleh instruktur dari TNI dan Polri. Kegiatan ini bertujuan untuk menyegarkan kembali loyalitas, kedisiplinan, dan profesionalitas para pegawai kementerian.
Berikut adalah 4 poin rekomendasi strategis Kemenhaj untuk perbaikan haji 2027:
1. Pemantapan Pelayanan Lansia dan Urus Kepadatan Mina
Pada aspek perdana, Kemenhaj menargetkan standardisasi fasilitas hotel secara terukur di Arab Saudi. Selain itu, program tanazul (pemindahan porsi jemaah) akan dioptimalkan guna mengurai kepadatan akut di tenda-tenda Mina.
Urusan gizi jemaah juga tak luput dari sorotan. Kemenhaj akan memperkuat penggunaan bahan baku nusantara serta menjamin ketersediaan konsumsi siap saji (ready to eat) pada masa puncak haji.
"Prosedur transformasi udara dan darat juga akan disesuaikan agar lebih adaptif dan ramah bagi jemaah lansia serta disabilitas. Di sektor kesehatan, pemeriksaan istitaah akan dilakukan lebih dini dengan membentuk tim penetapan lintas sektor," jelas Teguh.
2. Perketat Tata Kelola KBIHU dan Manasik 8 Kali
Kementerian akan mengintensifkan pembinaan jemaah lewat penyempurnaan kurikulum manasik yang mencakup aspek ibadah dan teknis operasional. Frekuensi manasik terintegrasi pun ditingkatkan menjadi delapan kali.
Selain itu, tata kelola Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) akan diperketat demi mencegah penyimpangan di lapangan. Kemenhaj juga bakal memperkuat validasi data badal haji secara real time. Di sisi SDM, rekrutmen Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) akan bersinergi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan membentuk Daerah Kerja (Daker) khusus Armuzna.
3. Akselerasi Ekosistem Ekonomi Haji untuk UMKM
Teguh menegaskan, penyelenggaraan haji harus memberikan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional. Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan penyerapan produk dalam negeri untuk konsumsi jemaah di Arab Saudi.
"Potensi ekonomi lainnya akan diakselerasi melalui pemanfaatan penerbangan kosong atau MT 5 dari Arab Saudi, pengembangan platform digital untuk memperluas akses UMKM, serta optimalisasi sarana asrama haji guna meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)," tuturnya.
4. Transformasi Pengawasan Digital dan Pengendalian Dam
Kemenhaj akan mengintegrasikan fungsi pengawasan berbasis risiko (risk-based supervision) di seluruh siklus penyelenggaraan. Langkah ini didukung penuh oleh pembangunan Integrated Haji Control System dan pendirian Command Center Operasional Haji sebagai pusat kendali berbasis data mutakhir.
Mutu layanan pihak ketiga di Arab Saudi juga akan dikawal ketat melalui penetapan Service Level Agreement (SLA) dan Key Performance Indicator (KPI) dalam kontrak kerja. Tidak hanya itu, aturan terkait pengelolaan dam (denda) jemaah juga akan diperketat lewat regulasi yang lebih komprehensif.
Teguh menyatakan bahwa seluruh rumusan ini merupakan bukti konkret dari tema Rakernas tahun ini, yaitu 'Berbenah Tanpa Henti Menghadirkan Layanan Haji yang Humanis, Profesional, dan Adaptif'.
"Hasil evaluasi ini akan segera ditindaklanjuti ke dalam bentuk rancangan kebijakan dan pedoman teknis yang mengikat," pungkas Teguh.
(hnh/inf)
Komentar Terbanyak
Ramai Keluhan soal Tahlilan, Begini Penjelasan soal Jamuan di Rumah Duka
BEM Psikologi UI Sebut Homoseksual Bukan Penyimpangan, MUI Sentil Moral Kampus
Kemenag Tanggapi Hoaks Bolehkan Korupsi Asal Sesuai Syariat