Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, akan menghadapi ujian doktor ilmu filsafat di Universitas Indonesia (UI) esok hari. Menjelang momen penting tersebut, Yusril menyempatkan diri melakukan ziarah ke makam seorang ulama dan pahlawan kemerdekaan RI, Mohammad Natsir, di TPU Karet Bivak, Jakarta Pusat.
Melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Rabu (1/7/2026), Yusril mengungkapkan bahwa ziarah ini bukan sekadar tradisi, melainkan sebuah perjalanan spiritual dan intelektual. Bagi Yusril, Natsir adalah sosok guru politik yang sangat berjasa dalam membentuk pola pikirnya selama ini.
"Ziarah ini adalah perjalanan spiritual dan intelektual-menemui kembali sosok guru politik yang membentuk cara berpikir saya," tulis Yusril.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam sidang doktoralnya besok, Yusril akan mempertahankan disertasi mendalam yang membedah gagasan sang tokoh bangsa. Karya ilmiahnya tersebut berjudul "Islam, Negara dan Demokrasi Dalam Pemikiran Mohammad Natsir: Sebuah Telaah Filsafat dengan Pendekatan Hermeneutika Fenomenologis-Eksistensial".
Yusril menilai, rekam jejak dan pemikiran Mohammad Natsir merupakan bukti nyata yang tidak terbantahkan bahwa nilai-nilai Islam dan sistem demokrasi dapat berjalan selaras dan beriringan demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Namun bagi Yusril, warisan paling berharga dari seorang Natsir tidak hanya terbatas pada ide-ide besar yang dituangkan dalam tulisan, melainkan pada keteladanan nyata dalam berpolitik.
"Beliau bisa berbeda pandangan politik secara tajam dengan tokoh lain, namun tetap saling menghormati dan duduk bersama demi Indonesia," ungkap Yusril.
Berkaca dari keteladanan Mohammad Natsir, Pakar Hukum Tata Negara ini pun memberikan catatan kritis terhadap dinamika perpolitikan tanah air saat ini. Menurutnya, atmosfer politik modern sangat membutuhkan pasokan integritas tinggi serta kedewasaan sikap dari para pelakunya.
Yusril mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dalam dunia politik adalah hal yang wajar dan niscaya, namun persatuan bangsa tetap di atas segalanya.
"Politik hari ini butuh integritas dan kedewasaan seperti itu. Berbeda pandangan itu niscaya, menjaga Indonesia adalah kewajiban utama," pungkasnya.
(hnh/lus)

Komentar Terbanyak
Iran Berencana Bentuk NATO Versi Islam, Ajak Saudi dan Turki
MUI Godok Naskah Akademik RUU Pidana LGBT
Tukang Tambal Ban Rela Utang demi Haji, Kini Dilunasi Pemerintah-UEA