Kawasan Kumuh Gedongkiwo Nyaris 12 Hektare, Terluas di Jogja

Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Jogja, menjadi kelurahan dengan kawasan kumuh terluas di Kota Jogja dibanding kelurahan-kelurahan lainnya. Luasan kawasan kumuh di Gedongkiwo mencapai hampir 12 hektare.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Umi Akhsanti, mengatakan Gedongkiwo menjadi satu dari 17 Kelurahan di Kota Jogja yang memiliki kawasan kumuh di wilayahnya.

Adapun 17 kelurahan yang memiliki kawasan kumuh antara lain Kelurahan Baciro, Bumijo, Cokrodiningratan, Purbayan, Rejowinangun, Gedongkiwo, Suryodiningratan, Keparakan, Ngampilan, Bener, Kricak, Tegalrejo, Pandeyan, Semaki, Sorosutan, Patangpuluhan, dan Wirobrajan.

"Total luasan kawasan kumuh di Kota Jogja 41,5 hektare," papar Umi saat dihubungi detikJogja, Selasa (20/1/2026).

"Kawasan kumuh terluas di Kelurahan Gedongkiwo dengan luasan 11,91 hektare," sambungnya.

Meski begitu, kata Umi, kawasan kumuh di kota Jogja tergolong kawasan kumuh ringan. Hal itu berdasarkan parameter penilaian kawasan kumuh yang tertuang dalam lampiran peraturan menteri pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2018.

"Kawasan kumuh tidak selalu berada di bantaran sungai, namun memang sebagian besar kawasan kumuh di Kota Jogja berada di tepi sungai," ungkap Umi.

Potret kawasan kumuh di Kelurahan Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Jogja, Selasa (20/1/2026). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja

Secara geografis, Kelurahan Gedongkiwo berada di ujung tenggara Kota Jogja. Sisi barat dan selatan Gedongkiwo langsung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bantul. Di ujung barat Gedongkuwo juga dilewati sungai besar, yakni Sungai Winongo.

Kelurahan Gedongkiwo memiliki wilayah yang cukup luas, yakni seluas 90,46 hektare. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Gedongkiwo, Maryoto, menerangkan Gedongkiwo memiliki 18 RW dan 86 RT dengan 5.271 KK.

Maryoto menduga, DPUPKP Jogja mengklasifikasikan Gedongkiwo memiliki kawasan kumuh terluas lantaran kondisi geografisnya yang luas dan berbatasan langsung dengan sungai.

"Jadi (RW) yang nggak punya sungai itu sedikit sebenarnya, RW 3, RW 4, RW 16, lainnya punya. Masyarakat pinggir kali kan gitu ya, mungkin PU membahasakan itu kumuh. Tetapi kalau dikatakan kumuh itu kotor, (rumah) kecil-kecil, itu nggak," ujarnya saat ditemui detikJogja di kediamannya, hari ini.

Maryoto juga tidak membenarkan jika kawasan kumuh di Gedongkiwo dikarenakan kondisi ekonomi warga Gedongkiwo. Pasalnya, di bantaran kali Winongo wilayah Gedongkiwo terdapat banyak industri rumahan penghasil tahu.

"Kalau kumuh dalam arti miskin gitu sebenarnya tidak, tapi kalau padat iya, kawasan padat. Mungkin yang dimaksud (Dinas) PU itu," terangnya.

"Mereka pengusaha tahu, mungkin iya. (klasifikasi kumuh melihat dari banyaknya industri tahu) Mungkin secara penampakan ya begitu, tapi secara ekonomi ya sugih (kaya) lho," sambung Maryoto.

Di samping itu, lanjut Maryoto, bantaran Kali Winongo di wilayah Gedongkiwo juga sebagian sudah tersentuh program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai 2019 sampai 2022. Jalan-jalan bantaran sungai tampak sudah rapi selebar 3 meter.

Namun, program itu berhenti selepas Pandemi COVID-19. Akibatnya masih ada kawasan yang belum terdapat talud dan jalan. Sehingga secara kasat mata tampak kumuh. Maryoto pun berharap program itu ada lagi, selain itu ia juga berharap ada program pemberdayaan sungai.

"Kemudian pemberdayaan sungai, kalau itu (sungai) menjadi penyebab kawasan kumuh, maka bagaimana sungai bisa dikelola, apakah menjadi obyek wisata atau apa sehingga perhatian masyarakat tertuju ke sungai, otomatis jadi bersih kalau sungai menjadi perhatian," ujarnya.

"Tapi sungai itu (Winongo) miliknya Bantul dan Kota (Jogja), yang sini (timur) kota yang sana (barat) Bantul, makanya itu susahnya kita kalau mau merawat sungai," pungkas Maryoto.

Begini Euforia di Jogja Financial Festival & Run D-City 2026

Begini Euforia di Jogja Financial Festival & Run D-City 2026