Komisi X DPR RI menyorot pendaftar perguruan tinggi swasta (PTS) daerah yang terus turun dan meminta agar sistem penerimaan mahasiswa baru (maba) dievaluasi. Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D., mengakui tren penurunan jumlah mahasiswa baru mulai dirasakan sejumlah program studi di kampusnya.
USD menilai pemerintah perlu segera membenahi sistem penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi yang dinilai turut memperburuk krisis mahasiswa baru di PTS. Oleh karena itu dia menyambut baik arahan dari Komisi X DPR.
"USD menyambut baik arahan Komisi X DPR yang meminta evaluasi penerimaan maba di PTS, mengingat adanya krisis penerimaan mahasiswa baru di PTS," kata Romo Bagus dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Selasa (9/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Romo Bagus mengatakan penurunan mahasiswa baru tidak hanya terjadi di PTS kecil atau kampus di daerah tertentu. Menurutnya, sejumlah program studi di USD juga mulai mengalami penurunan peminat.
"Penurunan mahasiswa baru juga terjadi di beberapa prodi di USD, termasuk beberapa prodi besar yang dulu menjadi unggulan. Tren penurunan jumlah peminat 1 untuk prodi-prodi favorit juga mulai terlihat," ujarnya.
Menurutnya, meskipun penyebab penurunan ini beraneka macam, tetapi sistem penerimaan di PTN menjadi faktor utama penurunan maba di PTS. Padahal, lanjut Romo Bagus, bukan kali ini saja Komisi X DPR memaparkan rencana pembaruan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
Termasuk membatasi kuota jalur mandiri di PTN, juga komersialisasinya, serta memberikan batas waktu untuk seleksi mahasiswa baru di PTN agar tidak berkepanjangan dan merugikan PTS.
"Sistem dan praktik penerimaan mahasiswa baru di PTN yang bertahun-tahun terakhir ini terjadi telah menjadi faktor yang sangat besar yang harus diubah," tegasnya.
"Teriakan PTS, baik sendiri-sendiri maupun dalam forum APTISI, juga sudah sering dilontarkan, tetapi tanggapan pemerintah sangat minim dan tidak signifikan," katanya.
Dia melihat, yang dibutuhkan PTS sekarang adalah ketegasan dan perhatian dari pemerintah untuk menangani persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Karena itu, USD berharap pemerintah tidak hanya membahas persoalan tersebut, tetapi mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
"Yang dibutuhkan PTS sekarang adalah ketegasan dan perhatian dari pemerintah untuk menangani persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.
Lebih lanjut, Romo Bagus melihat pemerintah juga perlu membenahi sistem pendanaan PTN. Menurutnya, PTN tidak seharusnya dibebani persoalan keuangan yang justru memunculkan praktik perluasan penerimaan maba dan pembukaan prodi baru.
"PTN harus didukung dengan cara-cara lain agar lebih kontributif dalam formasi kaum muda (pemimpin bangsa), pengembangan ilmu pengetahuan, dan impak yang nyata untuk masyarakat dan bangsa serta masyarakat global," ujarnya.
Di sisi lain, Romo Bagus juga menilai keberlangsungan PTS perlu mendapat perhatian lebih. Bentuk dukungan yang dibutuhkan antara lain subsidi, bantuan pengembangan institusi, hingga kemudahan membuka program studi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
"Selain penerimaan mahasiswa baru, PTS juga harus didukung dengan dana subsidi dan kemudahan untuk membuka prodi yang dibutuhkan. Aturan moratorium pembukaan prodi baru menjadi tidak adil bila PTN, terutama PTN BH, diberi kebebasan dan fasilitasi untuk membuka prodi-prodi sesuai dengan keinginan mereka," pungkasnya.
(aku/dil)
Komentar Terbanyak
Prodi Unggulan Mulai Turun Peminat, Rektor USD Soroti Sistem Penerimaan PTN
Tudingan Malpraktik RSUD Prambanan Buntut Naura Hilang Nyawa Usai CT Scan
Resmi Naik! Ini Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru 10 Juni 2026 di Jogja