Fahri Usul Bangun Rumah Panggung di Bantaran Sungai, Pemkot Jogja Pikir-pikir

Pemerintah Kota Jogja angkat bicara terkait Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah, yang menyarankan permukiman di bantaran sungai untuk dibangun rumah panggung. Pemkot Jogja banyak pertimbangan untuk mewujudkan usulan tersebut.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Jogja, Umi Akhsanti, mengatakan untuk merealisasikan saran itu diperlukan kajian lebih mendalam soal kontur tanah bantaran sungai. Selain faktor kebiasaan (habit) rumah tapak, ada juga pertimbangan soal kontur tanah.

"Untuk bantaran sungai untuk tahun ini konsepnya masih sama rumah deret, belum (membuat rumah) vertikal yang 4 lantai," jelas Umi saat dihubungi detikJogja, Jumat (29/5/2026).

"Kita masih perlu tes kekuatan tanah, karena banyak tanah di bantaran sungai yang merupakan bekas urukan sampah. Juga perlu diskusi dengan masyarakat untuk mengubah habit dari hunian landed ke hunian vertikal," sambungnya.

Fahri juga menyarankan konsep rumah vertikal bisa diterapkan untuk program rumah subsidi. Dengan begitu, rumah subsidi bisa berada di dekat bahkan di dalam kota.

Terkait saran itu, Umi mengatakan hal tersebut sulit terealisasi lantaran susahnya mencari lahan di kota Jogja. Meski begitu, pihaknya tetap mengidentifikasi lahan-lahan potensial untuk didirikan rumah susun.

"Kalau di kota untuk rumah subsidi saat ini belum memungkinkan, karena faktor tanah yang mahal," ungkap Umi.

"Kami sedang identifikasi lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk hunian vertikal. Di kawasan padat penduduk yang status tanah memungkinkan untuk rumah susun, untuk titiknya bisa kami infokan," ujarnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah menyarankan kawasan pemukiman bantaran sungai di Jogja untuk dibangun rumah panggung. Pasalnya, tingginya angka urbanisasi memaksa kota tumbuh vertikal untuk bisa menampung penduduk.

Fahri mengatakan, sempitnya lahan akan menimbulkan kawasan yang kumuh apalagi di bantaran sungai. Untuk itu, diperlukan adanya lahan sebagai ruang publik yang tertata dengan baik sehingga lingkungan tampak bersih dan rapi.

"Usul saya itu memang semua rumah itu konsepnya kembali ke rumah panggung rumah awal orang Indonesia," papar Fahri usai meninjau pemukiman di bantaran sungai Code, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Jogja, Jumat (29/5).

"Jadi di rumah itu ada lantai satunya sebagai public space dan kita pakai yang panggungnya tinggi ya supaya bisa jadi tempat pertemuan, anak-anak bermain dan sebagainya dan pusat-pusat kegiatan umum lainnya, karena kita sangat membutuhkan public space ya untuk kesehatan mental dari masyarakat kita secara umum," imbuhnya.

Selain program penataan kawasan bantaran sungai, pemerintah juga bisa menggunakan program rumah subsidi untuk membangun hunian vertikal. Program rumah subsidi, kata Fahri, memang seharusnya menggunakan konsep rumah vertikal. Sebab, program rumah subsidi sekarang ini memanfaatkan lahan yang jauh dari kota untuk menekan biaya.

Namun, langkah itu justru malah menimbulkan fenomena urban sprawl atau fenomena meluasnya wilayah fisik perkotaan secara tidak terkendali ke daerah pinggiran atau pedesaan.

"Rumah subsidi itu banyak menciptakan urban sprawl namanya kota yang mencar, karena objeknya itu hanya landed. Landed nggak bisa dibangun di tengah kota akhirnya mencar, mencarnya itu tanpa fasilitas, tanpa infrastruktur, tanpa macam-macam," papar Fahri.

"Itu menciptakan akhirnya orang tinggal di situ nggak bisa lama, dia juga tambah biaya di situ, anaknya nggak bisa sekolah di situ dan sebagainya. Akibatnya banyak rumah kosong kan, nah sekalian aja mendingan tetap di kota tapi dengan konsep vertikal, itu orientasi daripada kebijakan masa depan kita ya supaya kotanya terkonsolidasi," imbuhnya.

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data

Video: Wamen Fahri Hamzah Temui Mensos, Bahas Penyelarasan Data