Respons Sultan HB X soal Rencana Prabowo Reaktivasi Bandara Adi Sutjipto

Respons Sultan HB X soal Rencana Prabowo Reaktivasi Bandara Adi Sutjipto

Adji G Rinepta - detikJogja
Rabu, 03 Jun 2026 16:59 WIB
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat mendapat topi RI 1 dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X saat mendapat topi RI 1 dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Foto: dok. Humas Jogja
Jogja -

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang akan mereaktivasi Bandara Adi Sutjipto Sleman untuk optimalisasi penerbangan komersial.

"Ya bisa aja, sekarang kan juga sudah ada penerbangan. Hanya masalahnya ketentuannya itu yang jet itu di bandara yang baru (YIA), Adi Sutjipto yang baling-baling kan itu," kata Sultan saat ditemui seusai menghadiri acara di Kota Jogja, Rabu (3/6/2026).

Meski begitu, Sultan mengatakan bahwa kewenangan mengaktivasi kembali Bandara Adi Sutjipto berada di Angkasa Pura. Sultan mengaku belum dihubungi Angkasa Pura terkait rencana itu.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Ya itu kan juga di-maintain sama Angkasa Pura. Jadi yang lebih berhak itu kan Angkasa Pura mau investasi di situ atau nggak. Belum, belum, belum ada komunikasi," pungkas Sultan.

Dilansir detikTravel sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan langsung untuk reaktivasi dan optimalisasi komersialisasi sejumlah bandara, di antaranya Bandara Husein Sastranegara di Bandung dan Bandara Adi Sutjipto di Yogyakarta.

Untuk menindaklanjuti arahan langsung Presiden tersebut, Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Wamenhan RI) Donny Ermawan menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN/Waka Bappenas) RI Febrian Alphyanto Ruddyard di Ruang Kerja Wamenhan, Jakarta, pada Senin (25/5/2026).

Mengutip situs resmi Kementerian Pertahanan, pertemuan ini guna membahas koordinasi percepatan berbagai program strategis nasional yang bersinggungan langsung dengan pengelolaan aset pertahanan, optimalisasi infrastruktur perhubungan, serta pengembangan industri kedirgantaraan nasional.

Terkait pemanfaatan bersama pangkalan udara TNI Angkatan Udara untuk penerbangan sipil komersial tersebut, Kementerian Pertahanan menyatakan komitmen penuh dan dukungan regulasi. Tantangan teknis mengenai pengaturan kapasitas apron serta manajemen waktu penerbangan akan dikoordinasikan lebih lanjut secara lintas sektoral bersama Kementerian Perhubungan dan pemerintah daerah terkait.

Dalam diskusi tersebut, Wamenhan menekankan pentingnya menjaga kesiapan operasional militer sembari mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah melalui sektor penerbangan sipil. Beliau memberikan penegasan khusus mengenai prinsip penggunaan bersama fasilitas pangkalan udara tersebut.

"Kami menyambut baik rencana pembukaan kembali penerbangan komersial, dengan tetap memastikan operasional serta eksistensi pertahanan TNI Angkatan Udara di kawasan tersebut berjalan optimal dan terjaga dengan baik. Ke depan, hal yang menjadi perhatian utama adalah pengaturan teknis terkait penggunaan apron dan pengelolaan waktu penerbangan agar tidak terjadi kepadatan, sehingga aktivitas militer dan sipil dapat berlangsung secara harmonis, selaras, dan tanpa saling mengganggu," ujar Wamenhan.

Selain penataan bandara, pertemuan ini juga membahas proyeksi jangka panjang pembentukan ekosistem industri makro kedirgantaraan melalui konsep Sustainable Aerospace Park di Kertajati, yang mengombinasikan fasilitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) komersial dan militer. Kedua pihak sepakat untuk terus mematangkan cetak biru teknokratis serta pola pengelolaan asetnya. Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk segera menggelar rapat koordinasi lanjutan yang lebih intensif bersama kementerian teknis, jajaran TNI Angkatan Udara, serta pihak pemerintah provinsi terkait.




(dil/aku)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads