Kepala Badan Keamanan Laut (Bamkala) RI, Laksamana Madya TNI Dr. Irvansyah, menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X hari ini. Pertemuan itu membahas tentang rencana pembangunan stasiun pemantauan maritim di DIY.
Irvansyah menjelaskan pembangunan itu merupakan bagian dari program National Maritime Security System yang tengah dikembangkan Bakamla di berbagai wilayah Indonesia.
"Kita akan membangun 35 stasiun di seluruh Indonesia. Sebagian besar berada di pulau-pulau terluar dan sepanjang ALKI 1, 2, dan 3," kata Irvansyah saat dijumpai di Kompleks Kepatihan, Kota Jogja, Kamis (18/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Teror Api di Rumah Fia Akhirnya Berhenti |
Menurutnya, posisi DIY dinilai sangat strategis untuk mendukung pengawasan wilayah maritim di Laut Selatan Jawa. Oleh karena itu, Bakamla mulai menyiapkan fondasi pembangunan jangka panjang di kawasan tersebut.
"Jadi, kemudian kita merasa penting dan strategis sekali posisi ini untuk mengawasi perairan maritim di Laut Selatan. Nah, karena kita tidak menutup kemungkinan di masa mendatang apa yang terjadi, ada apa yang berkembang di Laut Selatan itu nanti," ungkapnya.
"Makanya kita pasang, mulailah kita meletakkan dasar-dasar fondasi untuk pembangunan ke depan dan nanti bekerja sama dengan pemerintah setempat, sekalian membangun masyarakat di sekitarnya, dan mungkin kerja sama dengan aparat yang sudah ada, mungkin dengan Angkatan Laut, dengan polisi perairan, maupun membangun masyarakat di pesisir. Mudah-mudahan ini bisa terwujud," lanjutnya.
Irvansyah menjelaskan stasiun tersebut nantinya akan dilengkapi berbagai perangkat penginderaan, seperti Over-the-Horizon Radar, kamera pemantau, hingga sistem yang terintegrasi dengan pusat komando dan pengendalian (Puskodal) Bakamla.
"Akhir tahun ini empat Puskodal selesai. Pusatnya di Jakarta, kemudian regional barat di Batam, tengah di Manado, dan timur di Ambon. Semuanya akan terintegrasi sehingga informasi bisa dibagikan secara cepat dan real time," jelasnya.
Meski demikian, Irvansyah menyebut, lokasi pembangunan stasiun di DIY masih belum ditentukan. Saat ini pembahasan masih berada pada tahap awal dan akan dilanjutkan oleh tim teknis dari kedua belah pihak.
Terkait potensi ancaman di wilayah laut selatan, ia menegaskan lembaganya berfokus pada aspek keamanan dan keselamatan laut, termasuk penegakan hukum.
"Kalau ancaman militer itu ranah TNI, khususnya TNI Angkatan Laut. Kalau kami lebih ke ancaman keamanan seperti penyelundupan, perdagangan manusia, narkoba, dan pelanggaran di sektor perikanan," katanya.
Sultan HB Dukung Wacana Bakamla
Sementara itu, Sultan HB X menyambut positif rencana tersebut. Menurut Sultan, keberadaan fasilitas Bakamla di wilayah selatan DIY penting untuk mendukung sistem pertahanan dan keamanan negara.
"Kalau saya tidak keberatan. Karena bagi saya itu juga penting untuk berada di selatan itu, pertahanan keamanan negara," ujar Sultan.
Sultan mengatakan bentuk dukungan Pemda DIY akan dibahas lebih lanjut sesuai kebutuhan yang disampaikan Bakamla, termasuk kemungkinan terkait lokasi maupun aspek lainnya.
"Nanti kira-kira kebutuhannya dari Angkatan Laut apa? Kita belum bicara sampai di sana. Mungkin lokasi, atau masalah tanah, mungkin hal-hal lain yang terkait," pungkasnya.
(ams/ahr)
Komentar Terbanyak
Eks Ketua BEM UGM Temukan Alat Pelacak di Kendaraannya Usai Demo Gejayan
Misteri Alat Pelacak di Kendaraan Tiyo Eks Ketua BEM UGM Usai Demo Gejayan
Kronologi Lengkap Eks Ketua BEM UGM Tiyo Klaim Temukan 2 Alat Pelacak di Mobil