Gelombang Aksi Mahasiswa di Jogja Berlanjut, Kini Geruduk DPRD DIY

Gelombang Aksi Mahasiswa di Jogja Berlanjut, Kini Geruduk DPRD DIY

Adji G Rinepta - detikJogja
Jumat, 19 Jun 2026 17:34 WIB
Aksi mahasiswa di depan DPRD DIY, Jumat (19/6).
Aksi mahasiswa di depan DPRD DIY, Jumat (19/6). Foto: Adji G Rinepta/detikJogja
Jogja -

Gelombang aksi mahasiswa terus bermunculan di Jogja, sore ini sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus di DIY menggeruduk gedung DPRD DIY, Malioboro, Kota Jogja. Mereka membawa 8 tuntutan dalam aksinya kali ini.

Pantauan detikJogja, massa mahasiswa tiba di DPRD DIY sekitar pukul 14.30 WIB. Mereka membawa spanduk, bendera, dan mobil pikap sebagai mimbar orasi.

Koordinator umum Forum BEM DIY sekaligus koordinator Faturahman Djaguna mengatakan massa aksi kali ini terdiri dari beberapa BEM dari berbagai kampus di DIY.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami hari ini dari Forum BEM DIY dan dibantu beberapa BEM yang lain. Satu adalah Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Jenderal Achmad Yani, dan juga UCY, UST, dan Amikom, dan beberapa teman-teman kampus lainnya. Ada UPY juga salah satunya, dan ada beberapa BEM-BEM aliansi BEM yang lain yang ada di Yogyakarta," ujarnya di sela aksi, Jumat (19/6).

Ada delapan tuntutan yang dibawa massa aksi kali ini. Seperti turunkan harga BBM, kritik terkait program makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi desa merah putih (KDMP), hingga desakan untuk mencabut UU TNI dan UU Polri.

ADVERTISEMENT

"Menolak kenaikan harga BBM dan bagaimana hambatannya adalah pada masyarakat lokal, masyarakat secara umum, di sosial, yang mana hari ini melihat beberapa bahan-bahan sembako, kebutuhan pokok masyarakat ini sudah naik," papar Faturahman.

"Segera sahkan Undang-Undang Perampasan Aset, dan juga sahkan undang-undang masyarakat adat, dan menuntut segera DPR dalam hal ini untuk membuat peraturan perlindungan aktivis, Undang-Undang Perlindungan Aktivis," sambungnya.

Sementara korlap aksi, Ilham menambahkan pihaknya juga secara khusus menyoroti program KDMP terutama dalam hal penempatan titik-titik KDMP.

"Kami melihat soal Koperasi Desa Merah Putih ini perlu pembacaan lebih jauh soal penempatan-penempatan titik. Karena ada beberapa informasi yang sudah diverifikasi, bahkan itu ada yang ada di dalam hutan, kira-kira begitu," papar Ilham.

"Sehingga untuk masyarakat akses dalam Koperasi Desa Merah Putih ini rasa-rasanya kurang efektif. Artinya perputaran ekonomi lokalnya enggak maksimal di titik situ, artinya perlu ada semacam koreksi dan evaluasi terkait Koperasi Desa Merah Putih, kira-kira begitu," pungkasnya.

Diketahui, terjadi beberapa kali aksi mahasiswa di DIY selama sepekan terakhir. Pada Sabtu (13/10), massa Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi di pertigaan Gejayan, Sleman.

Aksi tersebut tak hanya diikuti kalangan mahasiswa. Terlihat ada juga akademisi hingga ojol yang ikut aksi.

"Kami meminta pada kesempatan ini, Presiden Prabowo dan Wakil Presiden (Gibran Rakabuming) masih waras dan prorakyat untuk meninjau ulang seluruh program yang dipermasalahkan," pekik Guru Besar dalam Bidang Ilmu Media dan Jurnalisme di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia (UII), Prof Masduki dalam orasinya, Sabtu (13/6).

Lalu, massa UII menggelar demo di Titik Nol Km Jogja Senin (15/6). Dua hari setelahnya, giliran massa mahasiswa UMY menggelar aksi di lokasi yang sama.

Mereka membawa isu yang hampir serupa yakni menyoroti kondisi ekonomi bangsa hingga meminta program-program pemerintah dievaluasi.

"Pada aksi kali ini kami membawa enam tuntutan, tapi kami terfokuskan pada ekonomi. Seperti tajuk yang kami bawakan kan menuju Indonesia bangkrut," kata Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Fakultas Hukum UII, Muhammad Radin Nabil Akbar saat ditemui di sela aksi, Senin (15/6).




(afn/aku)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads