Rektor UAD Minta Jalur Mandiri PTN Dievaluasi, Ada Maba Sudah Bayar Mundur

Rektor UAD Minta Jalur Mandiri PTN Dievaluasi, Ada Maba Sudah Bayar Mundur

Serly Putri Jumbadi - detikJogja
Selasa, 09 Jun 2026 16:08 WIB
Rektor UAD Prof Dr Muchlas di Kampus UAD, Kota Jogja, Selasa (9/6/2026).
Rektor UAD Prof Dr Muchlas di Kampus UAD, Kota Jogja, Selasa (9/6/2026). Foto: Serly Putri Jumbadi/detikJogja
Jogja -

Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Jogja turut merasakan dampak penurunan jumlah mahasiswa baru (maba) dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor penurunan tersebut yakni sistem seleksi jalur mandiri yang diperluas.

Rektor UAD, Prof Dr Muchlas, mengeluhkan dampak penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Menurutnya, jalur tersebut membuat sejumlah calon mahasiswa yang telah registrasi di kampus swasta akhirnya memilih pindah ke PTN.

Muchlas menyebut sekitar 15 persen calon mahasiswa yang sudah melakukan registrasi dan membayar biaya di UAD memutuskan mengundurkan diri setelah diterima melalui jalur mandiri PTN.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Mahasiswa-mahasiswa UAD yang sudah mendaftar, setelah kita survei, kan kita ini kalau diterima di PTN-BH itu bisa kembali uangnya 75 persen dengan catatan menunjukkan betul diterima di PTN-BH. Itu sekitar 15-an persen dari mereka yang sudah registrasi, sudah bayar di UAD," kata Muchlas saat ditemui di Kampus UAD, Kota Jogja, Selasa (9/6/2026).

Menurut Muchlas, kondisi tersebut terjadi karena jalur mandiri di sejumlah PTN masih dibuka hingga pertengahan tahun. Akibatnya, calon mahasiswa yang sebelumnya sudah memastikan diri kuliah di kampus swasta kembali berpindah setelah memperoleh kesempatan masuk PTN.

"Dari mereka yang sudah registrasi, sudah bayar di UAD, begitu ada program mandiri di sana, tersedot semuanya 15 persen," ujarnya.

Dia menilai keberadaan jalur mandiri yang berlangsung hingga Juli atau bahkan Agustus menjadi persoalan tersendiri bagi perguruan tinggi swasta. Sebab, kampus swasta harus menghadapi ketidakpastian jumlah mahasiswa baru hingga masa pendaftaran PTN benar-benar berakhir.

"Nah itu problem juga. Karena mahasiswa yang sudah registrasi di PTS kemudian masih bisa berpindah ketika diterima lewat jalur mandiri PTN," katanya.

Muchlas mengatakan tekanan yang dihadapi perguruan tinggi swasta saat ini semakin berat. Selain faktor daya beli masyarakat, kampus swasta juga harus bersaing dengan PTN-BH yang dinilainya semakin agresif mencari mahasiswa baru.

Menurutnya, kondisi itu tidak lepas dari tuntutan kemandirian finansial yang dihadapi PTN-BH. Dengan berkurangnya subsidi pemerintah, PTN-BH disebut ikut mengandalkan uang kuliah mahasiswa sebagai salah satu sumber pemasukan utama.

"Sekarang pola pikirnya sama dengan kita, kemandirian finansial. Sehingga yang paling gampang ya kuota dinaikkan saja," ucapnya.

Oleh karena itu, Muchlas berharap pemerintah mengatur kembali kuota penerimaan mahasiswa di PTN-BH dan mengevaluasi pelaksanaan jalur mandiri. Langkah tersebut dinilai penting agar perguruan tinggi swasta tetap memiliki ruang untuk mendapatkan mahasiswa baru.

"Kalau bisa program-program yang bersifat nonreguler seperti mandiri itu ditiadakan. Kalau belum bisa, paling tidak kuotanya dibatasi supaya memberi kesempatan kepada PTS yang ada di kota PTN-BH itu berada untuk sama-sama memperoleh mahasiswa baru," pungkasnya.




(ams/alg)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads