Sejumlah anak dilaporkan gagal lolos Seleksi Penerimaan Murid (SPMB) 2026 tingkat SD jalur domisili di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Belakangan muncul dugaan ada oknum yang memanipulasi titik koordinat, sehingga calon peserta didik itu tidak diterima meski jarak rumahnya dekat dengan sekolah.
Dugaan kecurangan tersebut mencuat setelah sejumlah orang tua calon siswa telah susah payah mendaftarkan anaknya di sekolah tujuan. Mereka mempertanyakan transparansi sistem SPMB jalur domisili yang membuat anak gagal lolos meski diklaim telah memenuhi syarat.
Situasi itu dialami salah satu orang tua calon murid bernama Jumriani usai anaknya gagal diterima di SDN 37 dan SDN 75 Parepare lewat jalur domisili. Padahal kedua sekolah itu berdekatan dengan rumahnya dan usia anaknya juga masih memenuhi syarat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Anak saya tidak lulus SPMB padahal dekat dari sekolah. Umurnya juga sudah 6 tahun 2 bulan. Daftar di SDN 37 sama SD 75, hasilnya tidak diterima," kata Jumriani kepada detikSulsel, Rabu (3/6/2026).
Jumriani sempat berharap anaknya yang baru lulus TK bisa lanjut di SDN 37 Parepare karena lokasinya paling dekat dengan domisilinya di Perumnas Wekke'e, Jalan Gelora Mandiri. Namun harapan untuk menyekolahkan anak di sekolah pilihan tidak sesuai rencana.
"Paling dekat dari rumah di situ (SDN 37). Baru kakak-kakaknya semua alumni di situ. Tapi kalau dulu kan zamannya mereka belum pakai sistem ini, masih daftar offline, sekarang kan sudah online," paparnya.
Dia mengaku belum mendapat penjelasan logis sehingga anaknya ditolak masuk sekolah tujuan. Rasa herannya bertambah lantaran dari informasi yang diterimanya, ada anak lain yang justru lolos meski jarak rumah jauh dari sekolah tujuan.
"Ada kayaknya (yang rumahnya lebih jauh tapi diterima), karena banyak keluhan bilang ada yang diterima padahal jauh dari situ. Padahal anak saya sudah layak, dekat, umurnya cukup, dan tamatan TK," keluhnya.
Kondisi serupa juga orang tua calon siswa lainnya bernama Nasriani yang tinggal di Jalan Liu Buloe, Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki. Rencana untuk memasukkan anaknya di SDN 37 Parepare yang dekat dengan rumahnya, tidak sesuai harapan.
"Anakku tidak diterima, padahal kalau bicara domisili sama umur, anakku sudah masuk jalur zonasi. Alasannya (sekolah) habis kuota. Saya bilang, kenapa bisa? Pas buka pendaftaran, saya langsung daftar," ujar Nasriani.
Kecurigaan Nasriani menguat lantaran ada calon siswa lain yang diterima di SDN 37 Parepare meski rumah jauh dari lokasi sekolah. Sementara jarak rumah Nasriani ke sekolah tersebut diperkirakan hanya sekitar 1 kilometer.
"Tapi bicara dari orang tua di sini, ada yang dari Grand Sulawesi, ada yang diterima, diterima di SD 37. Sedangkan saya tinggal di Jalan Liu Buloe tidak diterima," cetusnya.
Nasriani masih memperjuangkan agar anaknya tetap bersekolah yang dekat dengan tempat tinggal. Dia tidak ingin menunda melanjutkan pendidikan anaknya karena khawatir faktor usia yang menjadi syarat masuk SD.
"Umurnya sudah memenuhi syarat, sudah saatnya masuk SD. Kalau saya menganggur (tunda sekolah), tahun depan usianya sudah 7 tahun lebih. Sayang, kasihan," imbuh Nasriani.
Dugaan Oknum Curangi Titik Koordinat SPMB
Keluhan para orang tua calon siswa itu dibawa dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Parepare yang digelar, Rabu (3/6). Dalam RDP itu Komisi II DPRD Parepare menganggap SPMB jalur domisili belum sepenuhnya menerapkan semangat dalam Permendikbudristek untuk mendekatkan siswa dengan sekolah.
"Seperti tadi zonasi (domisili), ada yang mencoba memainkan titik koordinat. Nah, itu fungsi verifikasi ini yang harus diperketat," ungkap Ketua Komisi II DPRD Parepare, Satria Parman Agoes Mante kepada detikSulsel, Rabu (3/6).
Parman tidak menjelaskan lebih jauh soal dugaan manipulasi titik koordinat tersebut. Kendati begitu, dia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) segera mencari solusi atas masalah yang dikeluhkan orang tua calon murid.
"Kami tidak ingin menyalahkan bahwa siapa yang harus disalahkan, tapi kita mencari solusi. Kami sering memanggil dinas (Disdikbud) ini untuk mencarikan solusi bersama. Kita tidak dalam rangka mencari ini salah ini salah," paparnya.
Dia mengatakan, sistem jalur domisili SPMB seharusnya tidak lagi melihat penetapan zona berdasarkan RT/RW. Penerimaan calon siswa justru memprioritaskan radius antara sekolah dengan tempat tinggalnya.
"Ke depan kita tidak lagi melihat penetapan zona. Penetapan zona itu bukan berdasarkan RT/RW saja, akan tetapi radius. Yang penting jarak, dibuka jarak 3 kilo atau jarak 5 kilo, dan seterusnya," tegas Parman.
Parman mendesak Disdikbud Parepare harus tetap mengakomodir anak-anak untuk melanjutkan sekolah selama tidak melanggar aturan. Jika ada anak gagal yang lolos di sekolah tujuan pertama, maka harus dicarikan SD yang terdekat lainnya selama kuotanya belum penuh.
"Dicarikan sekolah yang lebih dekat dari situ. Maksudnya, selain sekolah yang full (kuota) ini, dicarikan sekolah lain yang lebih dekat dari situ, yang masih punya kuota siswa, kuota rombel yang ada," terangnya.
Dalih Tim Verifikasi Lalai Imbas Regulasi Baru
Sementara Disdikbud Parepare berdalih sejumlah calon siswa SD tertolak dalam SPBM jalur domisili karena ada dugaan kelalaian tim verifikasi. Pihaknya beranggapan terjadi kekeliruan verifikasi data domisili.
"Kami akui memang ada mungkin tim verifikasi ini yang bagus, ada juga mungkin yang kurang teliti," ujar Plt Kepala Disdikbud Parepare, Dede Harirustaman usai mengikuti RDP Komisi II DPRD Parepare.
Kekeliruan verifikasi data domisili ini terjadi lantaran adanya perubahan regulasi dari pusat. Berdasarkan Permendikbudristek terbaru, kewenangan penuh untuk melakukan verifikasi berkas dialihkan ke panitia masing-masing sekolah.
"Memang tahun lalu yang melakukan tim verifikasi adalah di Dinas Pendidikan. Tapi berdasarkan Permendikbudristek yang terbaru, yang melakukan verifikasi adalah di masing-masing panitia sekolah," jelasnya.
Dede juga beralasan tantangan SPMB jalur domisili di Parepare kian rumit imbas pengaruh ketimpangan pertumbuhan penduduk. Salah satu wilayah yang paling krusial berada di daerah Wekke'e, yang berimbas pada daya tampung di SDN 37 dan SDN 85 Parepare.
"Terjadi mutasi penduduk yang sangat luar biasa di daerah Wekke'e, tapi tidak dibarengi dengan sarana prasarana. Jarak sekolah juga ada yang baku dekat. Ini yang bikin sulit kadang, yang mana mau diisi. Ya inilah memang tantangan kami," ungkap Dede.
Dia memastikan segala keluhan dan laporan orang tua calon siswa ditindaklanjuti. Disdikbud Parepare akan mengupayakan agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan dan tidak sampai putus sekolah.
"Kami sudah catat semuanya yang mengadu karena sampai hari ini memang kami membuka aduan di dinas. Semua apa pun laporannya, kami akan cermati dan kami tidak ingin ada anak-anak tidak sekolah," paparnya.
Pihaknya juga akan memanggil tim verifikator tiap sekolah yang dikeluhkan orang tua calon siswa untuk dievaluasi. Dia meminta para orang tua bersabar sembari dilakukan pemerataan kuota sekolah.
"Kami juga minta pemahaman dari para orang tua. Saya sudah sering menyampaikan sama orang tua, beri kami waktu untuk melakukan pemerataan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Parepare," jelas Dede.
Simak Video "Video: Damkar Evakuasi Pemuda Tak Bisa Turun dari Atap Rumah di Parepare"
[Gambas:Video 20detik]
(sar/sar)
