Mahasiswa dari berbagai universitas di Bali yang tergabung dalam Aksi Bali Bergerak berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali, Senin (22/6/2026). Mereka menyampaikan 16 tuntutan kepada pemerintah, mulai dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), hingga penguatan nilai tukar rupiah.
Pantauan detikBali, massa mahasiswa tiba di DPRD Bali sekitar pukul 15.34 Wita. Mereka langsung memadati Jalan Kusuma Atmajaya dan membentangkan sejumlah spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan, "Negara Ini Arahnya Ke Mana Ya Wok?".
Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan 16 tuntutan yang mencakup berbagai aspek, antara lain demokrasi, supremasi sipil, tata kelola pemerintahan, hak asasi manusia (HAM), kebebasan sipil, ekonomi, fiskal, serta kesejahteraan rakyat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu tuntutan yang disuarakan ialah mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan harga BBM agar tidak membebani masyarakat.
"Turunkan harga BBM agar masyarakat dapat beroperasi dan menjalankan mobilitasnya secara maksimal," jelas salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.
Mahasiswa juga meminta pemerintah memperkuat nilai tukar rupiah yang dinilai masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat.
"Dan yang paling penting kuatkan rupiah. Melihat fenomena yang terjadi saat ini rupiah masih melemah terhadap dolar Amerika. Itu disebabkan kebijakan yang ugal-ugalan," sambungnya.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan evaluasi total terhadap program MBG di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Mereka juga mendesak pemerintah mengusut kasus keracunan serta dugaan korupsi dalam pelaksanaan program tersebut. Selain itu, mahasiswa meminta pemulihan anggaran pendidikan, kesehatan, daerah, dan pelayanan publik, serta menaikkan upah guru.
Pada aspek ekonomi, fiskal, dan kesejahteraan rakyat, mahasiswa menuntut Presiden Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Koperasi, Menteri UMKM, serta Menteri Desa segera menghentikan pemotongan Dana Desa yang dialihkan ke Program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Mereka juga meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut serta memprioritaskan kembali penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Selain itu, mahasiswa turut menyoroti penetapan Undang-Undang Polri dan keterlibatan aparat di ranah sipil. Mereka juga meminta evaluasi terhadap komunikasi politik para pejabat yang dinilai tidak efektif dan mengerdilkan aspirasi masyarakat.
(dpw/dpw)
