Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan tes urine mendadak terhadap seluruh anggota DPRD NTB. Tes urine ini digelar di sela-sela rapat paripurna di Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026).
Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi NTB, Anggraini Ninik, mengatakan tes urine ini bukan karena adanya dugaan atau kecurigaan penyalahgunaan narkoba di kalangan legislatif. Langkah ini murni sebagai upaya deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat Bumi Gora.
"Ini salah satu bentuk deteksi dini dan kepedulian kita terhadap aparatur negara, termasuk anggota dewan. Ini juga menjadi bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah dan dilaksanakan atas permintaan Ketua Dewan," ujar Ninik, Senin (22/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari total 65 anggota DPRD NTB, tercatat hanya 41 orang yang hadir dan langsung menjalani tes urine. Sementara itu, 24 anggota dewan lainnya absen alias tidak hadir dalam rapat paripurna.
Meski begitu, Ninik memastikan seluruh anggota dewan yang hadir bersikap kooperatif saat sampel urinenya diambil oleh petugas BNN.
"Ada 41 anggota dewan yang ikut sesuai daftar hadir dan semuanya mengikuti tes urine. Tidak ada penolakan, semua mengikuti dengan tertib dan situasinya kondusif," tegasnya.
Ninik menjelaskan BNN NTB memilih untuk tidak langsung membukanya ke publik meski mengantongi hasil pemeriksaan. Hasil tes urine tersebut akan diserahkan terlebih dahulu kepada Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda.
"Hasilnya sebenarnya sudah bisa diketahui, tetapi penyampaian hasil harus kepada pimpinan dewan terlebih dahulu. Untuk publikasi maupun pemberitaan hasilnya, kami serahkan kepada ketua dewan," jelas Ninik.
Ada pun, 24 anggota dewan yang absen, BNN NTB, Ninik berujar, akan menyerahkan sepenuhnya kebijakan tes urine susulan kepada pimpinan DPRD NTB.
Berdasarkan catatan BNN, sejauh ini belum pernah ditemukan adanya anggota DPRD NTB yang positif mengonsumsi narkoba dari serangkaian tes yang pernah dilakukan. Dia berharap para wakil rakyat ini bisa terus mempertahankan track record tersebut menjadi role model bagi masyarakat.
"Bukan karena kami mencurigai anggota dewan. Justru kami ingin memberi contoh kepada masyarakat bahwa deteksi dini penting dilakukan bersama-sama. Dewan adalah perwakilan rakyat, sehingga bisa menjadi teladan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika," pungkasnya.
(hsa/hsa)
