Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) buka suara soal alasannya menggeruduk acara diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6) malam. Mahasiswa menyatakan ingin mengajak para pejabat dalam acara itu ke jalan, ruang yang netral, untuk menanyakan keberpihakan mereka.
Diketahui, acara malam itu dihadiri Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.
Acara itu sempat berjalan lancar. Kemudian, sejumlah mahasiswa tiba-tiba naik ke panggung dan membentangkan spanduk penolakan. Situasi bertambah panas usai massa yang naik panggung semakin banyak. Akhirnya ketiga pejabat itu dievakuasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun ratusan mahasiswa menghadang mereka di luar GIK UGM. Nusron Wahid dan Sudaryono sempat duduk untuk berdialog dengan massa. Tetapi pembicaraan berujung buntu. Saat keduanya meninggalkan lokasi dengan pengawalan, sempat terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas.
Klarifikasi Mahasiswa UGM
Jubir mahasiswa UGM, Gladwin, mengatakan aksi tersebut dilakukan secara kolektif. Mereka menyatakan yang terjadi saat aksi itu merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah yang berulang kali melakukan penindasan kepada rakyat.
"Intinya kami secara kolektif karena resah datang ke sana dan apapun yang terjadi di sana adalah bentuk ekspresi kami," kata Gladwin saat konferensi pers dan pembacaan pernyataan sikap mahasiswa UGM di Balairung, Rabu (17/6/2026).
Dia menepis anggapan bahwa mahasiswa sejak awal berniat membubarkan acara diskusi tersebut. Menurutnya, mahasiswa datang untuk menyampaikan aspirasi dan kritik kepada para pejabat yang hadir dalam forum itu.
"Itu adalah bentuk ekspresi yang menurut kami valid karena penindasan yang selama ini, rakyat yang rasakan, kami rasakan. Jadi yang terjadi di sana mau itu dibilang pemberhentian atau apapun itu, yang perlu ditekankan adalah ekspresi yang kemarin terjadi itu karena bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap rakyat yang selama ini terjadi," tegasnya.
'Ajang Pamer Pencapaian'
Sarah, salah satu perwakilan mahasiswa UGM, saat membacakan kronologi kejadian mengatakan kedatangan para mahasiswa bermula dari unggahan informasi kedatangan pejabat negara ke UGM bersama dengan media pendukung pemerintahan.
"Kami yang sudah muak lantas berkumpul dan menolak tinggal diam. Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, kecurigaan kami bahwa forum ini bukanlah forum diskusi yang genuine semakin terafirmasi," kata dia.
"Acara yang dilabeli sebagai wadah 'diskusi' ternyata betul hanya ajang pamer 'pencapaian pemerintah' dengan porsi bicara yang jelas timpang untuk menghasilkan korespondensi yang substantive," imbuhnya
Sarah menyatakan, kemarahan di GIK dipicu oleh banyak hal. Seperti nilai Rupiah yang semakin anjlok, kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dikhawatirkan akan membuat efek domino. Juga soal gelombang PHK yang menyapu puluhan ribu pekerja.
"Perlu ditekankan bahwa mahasiswa UGM tak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi. Namun, kami mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk menjelaskan kepada kami, bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat," ujarnya.
'Bawa Pejabat ke Jalan'
Perwakilan mahasiswa UGM lainnya, Mesa, mengatakan dalam konteks demokrasi, diskusi seharusnya tidak diadakan di ruang politik yang dikondisikan penguasa. Melainkan di ruang yang berdasar pada asas kesamaan kepentingan serta keberpihakan terhadap rakyat.
"Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan; ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka," kata Mesa.
Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, Mesa bilang jawaban yang mereka berikan menunjukkan ketidakberpihakan mereka pada rakyat.
"Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja," katanya.
"Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Tunjukkan hal tersebut dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pers untuk meliput kondisi di Papua dan tarik semua pasukan militer yang selama ini menebar teror pada rakyat," lanjutnya.
Maka dari itu, jika pemerintah memang benar-benar ingin menegakkan asas-asas demokrasi, mereka menantang pemerintah untuk membuktikannya. Mereke meminta agar pemerintah membuktikan dari hal yang paling mendasar dalam bentuk menjamin keamanan ruang sipil untuk bersuara.
4 Tuntutan Mahasiswa UGM
Mahasiswa UGM juga menyampaikan tuntutan berikut ini kepada pemerintah
- Membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti pada kawan-kawan yang dikriminalisasi
- Tidak lagi membatasi demonstrasi seperti yang terjadi dengan mahasiswa UI di bundaran HI
- Menarik militer dari ruang sipil dan mencabut UU TNI dan UU POLRI.
- Menghentikan kriminalisasi aktivis.
"Jika tuntutan-tuntutan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka sudah jelas bagi kami bahwa pemerintah tidak pernah dan tidak akan mau berpihak kepada rakyat sehingga demokrasi itu sendiri sejatinya telah mati. Maka, satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan merebut kembali kekuasaan ke tangan rakyat dengan cara apapun itu demi mengembalikan supremasi sipil," tegasnya.
Dalam hal ini, mereka juga percaya bahwa kaum akademisi seharusnya menunjukkan sikap intelektual sejati dengan membicarakan fakta secara apa adanya.
Mahasiswa mereka mendesak Rektor UGM Ova Emilia yang merupakan representasi UGM sebagai lembaga akademik untuk menunjukkan sikap dan keberpihakannya terhadap fakta yang sudah terpampang jelas.
"Tegaskan bahwa UGM tidak lagi percaya pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berulang kali secara jelas menunjukkan ketidakberpihakannya pada rakyat dan tegaskan bahwa UGM sebagai institusi secara penuh mendukung segala bentuk perjuangan rakyat yang kini sedang berusaha mengambil kembali hak-haknya yang telah dirampas," pungkasnya.
Penjelasan SEMA UGM
Diberitakan sebelumnya, perwakilan Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa massa menilai pembicara tak layak membicarakan Pancasila. Aksi itu juga merupakan kritik bagi pemerintah.
"Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi," kata Mesa saat dihubungi, Selasa (16/6/2026).
Menurutnya gesekan yang terjadi merupakan hal yang lumrah di negara demokrasi. Hal itu terjadi ketika pemerintah sudah tidak bisa lagi diingatkan secara halus.
"Gesekan itu justru terjadi karena mereka banyak mengibul, mereka banyak berbohong," ujarnya.
"Gesekan-gesekan yang terjadi tadi justru memang hal yang wajar dalam negara demokrasi, yang saat ini mereka tidak hanya bisa dibisiki, tapi memang harus diteriaki," imbuhnya.
Terkait aksi kejar-kejaran, dia menyebut hal itu dipicu pejabat yang tidak mau berdiskusi dengan para mahasiswa.
"Aksi kejar-kejaran itu sebetulnya karena mereka menghindar. Kami tidak akan mengejar-ngejar mereka seandainya mereka menjawab satu pertanyaan sederhana saya, apakah mereka merasa bersalah? Tidak. Mereka justru memberikan pertanyaan balik dan juga secara eksplisit merasa tidak bersalah. Itu adalah konsekuensi dari tindakan mereka," tegasnya.
Sudaryono Buka Suara
Sementara itu Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menegaskan kehadiran dirinya bersama para pejabat lainnya di kampus UGM sejak awal memang untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa.
"Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (16/6/2026).
Menurut Sudaryono, dirinya hadir sebagai bentuk keterbukaan terhadap kritik.
"Ditanya apa saja tidak masalah. Diadili seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis," katanya.
Namun, di tengah jalannya forum, Sudaryono mengklaim terdapat sekelompok peserta yang tidak menginginkan diskusi dilanjutkan sehingga situasi menjadi tidak kondusif.
"Kami sempat berdiskusi sekitar 30 sampai 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog," ungkapnya.
Dia mengaku tetap bertahan di lokasi bersama Nusron Wahid karena meyakini bahwa dialog merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan pandangan. Namun situasi disebut semakin memanas setelah terjadi pelemparan air dan dugaan tindakan fisik.
"Saya merasa ada yang memukul saya. Ada pelemparan air juga. Karena situasi sudah tidak kondusif, pihak keamanan menyarankan kami keluar," ujarnya.
Sudaryono membantah anggapan bahwa dirinya dan rombongan meninggalkan lokasi karena menghindari dialog.
"Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog," tegasnya.
Sudaryono juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang telah hadir dengan niat berdiskusi namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi. Dia menyatakan siap diundang kembali untuk berdiskusi, baik di Jogja maupun di Jakarta.
Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
Nusron Wahid Angkat Bicara
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid juga mengatakan dirinya datang dengan niat baik. Dia menyebut sudah menyiapkan diri untuk menerima kritik dan cacian siapapun.
"Kami datang ada panitianya baik-baik, ada surat izin lengkap dari rektorat. Kita siap datang ke situ untuk berdialog dengan siapa saja, dengan sivitas akademika, dengan topik apa pun, karena kami dari pemerintah sudah menyiapkan diri, untuk memang siap untuk di-bully, siap dicaci maki di hadapan siapa pun, karena itulah konsekuensi daripada jabatan," kata Nusron dalam unggahan di akun Instagram pribadinya dilihat, Selasa (16/6/2026) dilansir detikNews.
Menurutnya orang-orang yang tidak siap berdialog menjadi pemicu kericuhan.
"Tapi rupa-rupanya pada malam hari ini, takdir berkata lain. Ada sekelompok orang yang a demokratis, yang ternyata tidak siap berdialog, tidak siap berdemokrasi dan tidak siap untuk menerima dialog pemikiran, yang mengedepankan memaksakan kehendak dan mengedepankan kekerasan, karena itu kami sangat sayangkan," kata Nusron.
"Forum yang harusnya dialog baik sebagaimana di kampus-kampus yang lain. Tidak ada motivasi untuk mengebiri, tapi kita justru siap dikritik. Kalau memang ada yang salah kita siap mengoreksi, kalau ada masukan kita akan tindak lanjuti. Tapi ternyata digagalkan oleh sekelompok orang itu," sambungnya.
Nusron lantas menyerukan semua pihak dapat menerapkan demokrasi dengan berkeadaban. Dia menyatakan siap untuk terus hadir dalam dialog-dialog serupa ke depannya.

Komentar Terbanyak
Eks Ketua BEM UGM Temukan Alat Pelacak di Kendaraannya Usai Demo Gejayan
Misteri Alat Pelacak di Kendaraan Tiyo Eks Ketua BEM UGM Usai Demo Gejayan
Kronologi Lengkap Eks Ketua BEM UGM Tiyo Klaim Temukan 2 Alat Pelacak di Mobil