Rektor Universitas Sanata Dharma Sebut Penerimaan Maba di PTS Sudah Krisis

Sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) tercatat mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru beberapa terakhir. Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D., menilai penerimaan mahasiswa baru di PTS sudah krisis.

Hal itu merupakan respons atas arahan Komisi X DPR meminta sistem penerimaan perguruan tinggi dievaluasi. Dia mendukung arahan itu.

"USD menyambut baik arahan Komisi X DPR yang meminta evaluasi penerimaan maba di PTS, mengingat adanya krisis penerimaan mahasiswa baru di PTS," kata Romo Bagus dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Selasa (9/6/2026).

Menurutnya sistem penerimaan PTN menjadi faktor utama turunnya maba di PTS. Dia menyebut Komisi X DPR telah beberapa kali memaparkan rencana pembaruan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Salah satunya membatasi kuota jalur mandiri di PTN, juga komersialisasinya. Menurutnya perlu ada batas waktu untuk seleksi mahasiswa baru di PTN agar tidak berkepanjangan dan merugikan PTS.

"Sistem dan praktik penerimaan mahasiswa baru di PTN yang bertahun-tahun terakhir ini terjadi telah menjadi faktor yang sangat besar yang harus diubah," tegasnya.

Pihak kampus swasta juga kerap menyampaikan keresahan serupa terkait sistem penerimaan PTN. Namun dia menilai tanggapan pemerintah sangat minim.

"Teriakan PTS, baik sendiri-sendiri maupun dalam forum APTISI, juga sudah sering dilontarkan, tetapi tanggapan pemerintah sangat minim dan tidak signifikan," katanya.

Penurunan jumlah mahasiswa baru di kampus swasta disebut terjadi hampir merata termasuk di USD. Bahkan, beberapa prodi favorit di USD kini mengalami penurunan peminat.

"Penurunan mahasiswa baru juga terjadi di beberapa prodi di USD, termasuk beberapa prodi besar yang dulu menjadi unggulan. Tren penurunan jumlah peminat 1 untuk prodi-prodi favorit juga mulai terlihat," ujarnya.

Romo Bagus menilai yang dibutuhkan PTS sekarang adalah ketegasan dan perhatian dari pemerintah untuk menangani persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. USD berharap pemerintah mengambil langkah konkret terkait tata kelola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

"Yang dibutuhkan PTS sekarang adalah ketegasan dan perhatian dari pemerintah untuk menangani persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.

Romo Bagus juga menyoroti sistem pendanaan PTN. Menurutnya, PTN tidak seharusnya dibebani persoalan keuangan yang justru memunculkan praktik perluasan penerimaan maba dan pembukaan prodi baru.

"PTN harus didukung dengan cara-cara lain agar lebih kontributif dalam formasi kaum muda (pemimpin bangsa), pengembangan ilmu pengetahuan, dan impak yang nyata untuk masyarakat dan bangsa serta masyarakat global," ujarnya.

Di sisi lain, Romo Bagus juga menilai keberlangsungan PTS perlu mendapat perhatian lebih. Bentuk dukungan yang dibutuhkan antara lain subsidi, bantuan pengembangan institusi, hingga kemudahan membuka program studi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

"Selain penerimaan mahasiswa baru, PTS juga harus didukung dengan dana subsidi dan kemudahan untuk membuka prodi yang dibutuhkan. Aturan moratorium pembukaan prodi baru menjadi tidak adil bila PTN, terutama PTN BH, diberi kebebasan dan fasilitasi untuk membuka prodi-prodi sesuai dengan keinginan mereka," pungkasnya.

Sebelumnya, dilansir detikEdu, Komisi X DPR RI menyorot pendaftar perguruan tinggi swasta (PTS) daerah yang terus turun. Ada sejumlah faktor menurut Komisi X DPR, terkait mengapa jumlah mahasiswa PTS daerah terus berkurang termasuk jalur mandiri perguruan tinggi negeri (PTN) menyerap hingga 50% kursi, sehingga banyak mahasiswa menunda memilih PTS dan proses seleksi PTN yang panjang menyebabkan PTS kesulitan dalam merancang strategi penerimaan maba.

Video: SNPMB Resmi Dibuka, Simak Informasinya di Sini!

Video: SNPMB Resmi Dibuka, Simak Informasinya di Sini!