Sejumlah rektor perguruan tinggi swasta (PTS) di Jogja menyuarakan kekhawatiran mereka buntut penurunan jumlah mahasiswa baru (maba) di kampus masing-masing. Mereka meminta supaya ada evaluasi dalam sistem penerimaan maba melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri (PTN).
Dirangkum detikJogja, berikut poin-poin pernyataan para rektor PTS.
 Rektor Universitas Sanata Dharma (USD) Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D., Foto: dok. Universitas Sanata Dharma |
1. Universitas Sanata Dharma
Rektor Universitas Sanata Dharma (USD), Albertus Bagus Laksana, S.J., S.S., Ph.D, mengungkap sejumlah program studi (prodi) kampusnya mulai mengalami penurunan peminat. Penurunan bahkan menimpa prodi yang masuk kategori unggulan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penurunan mahasiswa baru juga terjadi di beberapa prodi di USD, termasuk beberapa prodi besar yang dulu menjadi unggulan. Tren penurunan jumlah peminat 1 untuk prodi-prodi favorit juga mulai terlihat," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima detikJogja, Selasa (9/6/2026).
Romo Bagus, sapaannya, mengatakan penyebab penurunan ada beraneka macam. Namun, dia menyoroti sistem penerimaan PTN jadi faktor utama.
"Sistem dan praktik penerimaan mahasiswa baru di PTN yang bertahun-tahun terakhir ini terjadi telah menjadi faktor yang sangat besar yang harus diubah," tegasnya.
"Teriakan PTS, baik sendiri-sendiri maupun dalam forum APTISI, juga sudah sering dilontarkan, tetapi tanggapan pemerintah sangat minim dan tidak signifikan," lanjutnya.
Karena itu, dia mengapresiasi arahan dari Komisi X DPR RI.
"USD menyambut baik arahan Komisi X DPR yang meminta evaluasi penerimaan maba di PTS, mengingat adanya krisis penerimaan mahasiswa baru di PTS," ujar rohaniawan Serikat Yesus (SJ) tersebut.
Romo Bagus melanjutkan, yang dibutuhkan PTS saat ini adalah ketegasan dan perhatian dari pemerintah untuk menangani persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara. Karena itu, USD berharap pemerintah tidak hanya membahas persoalan tersebut, tetapi mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.
"Yang dibutuhkan PTS sekarang adalah ketegasan dan perhatian dari pemerintah untuk menangani persoalan ini sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa," katanya.
Lebih lanjut, Romo Bagus melihat pemerintah juga perlu membenahi sistem pendanaan PTN. Menurutnya, PTN tidak seharusnya dibebani persoalan keuangan yang justru memunculkan praktik perluasan penerimaan maba dan pembukaan prodi baru.
"PTN harus didukung dengan cara-cara lain agar lebih kontributif dalam formasi kaum muda (pemimpin bangsa), pengembangan ilmu pengetahuan, dan impak yang nyata untuk masyarakat dan bangsa serta masyarakat global," ujarnya.
Di sisi lain, Romo Bagus juga menilai keberlangsungan PTS perlu mendapat perhatian lebih. Bentuk dukungan yang dibutuhkan antara lain subsidi, bantuan pengembangan institusi, hingga kemudahan membuka program studi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
"Selain penerimaan mahasiswa baru, PTS juga harus didukung dengan dana subsidi dan kemudahan untuk membuka prodi yang dibutuhkan. Aturan moratorium pembukaan prodi baru menjadi tidak adil bila PTN, terutama PTN BH, diberi kebebasan dan fasilitasi untuk membuka prodi-prodi sesuai dengan keinginan mereka," pungkasnya.
 Rektor UMY Prof. Dr. Achmad Nurmandi saat rapat kerja Forum Dewan Guru Besar Indonesia (FDGBI) di Student Dormitory UMY, Kasihan, Bantul, Jumat (13/2/2026). Foto: dok. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta |
2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof Dr Achmad Nurmandi, menjelaskan jumlah pendaftar mahasiswa baru di UMY terus mengalami penurunan sejak 2022. Jika sebelumnya jumlah pendaftar mencapai sekitar 25 ribu orang, kini angkanya turun menjadi sekitar 18 ribu orang.
"Sejak 2022 itu menurun. Dulu pendaftar kita hampir 25 ribu, lalu menurun-menurun. Tahun kemarin pendaftar hanya 18 ribu. Jadi turun hampir 4.000 sampai 5.000 pendaftar sejak lima tahun belakangan ini," ujar Nurmandi saat ditemui detikJogja di Kampus UMY, Bantul, Selasa (9/6), dilansir detikEdu.
Menurut Nurmandi, penurunan jumlah pendaftar pada tahun ini juga cukup terasa. UMY mencatat jumlah pendaftar sekitar 12 ribu orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 calon mahasiswa mendaftar melalui jalur beasiswa.
Hingga saat ini, Nurmandi menjelaskan, UMY telah menerima sekitar 5.000 calon mahasiswa. Namun, yang sudah melakukan daftar ulang baru sekitar 2.000 orang atau sekitar 40 persen dari total yang diterima.
"Yang diterima lebih kurang 5.000, tapi yang daftar ulang baru 2.000. Jadi hanya sekitar 40 persen yang daftar ulang," jelasnya.
"Penurunan hampir 20-25 persen untuk tahun ini. Paling rendah ya (2026) ini sejak 2022 itu," tegasnya.
Nurmandi menerangkan, sistem jalur mandiri di PTN jadi penyebab turunnya maba di UMY lima tahun terakhir.
"Mereka mendaftar ke banyak perguruan tinggi. Jalur mandiri sekarang kan banyak yang tidak ada tes lagi, cukup seleksi rapor, nilai UTBK, dan sebagainya. Persepsi masyarakat masih memilih PTN. Padahal sebenarnya biaya PTN sekarang bisa lebih mahal daripada PTS. Anggapan kualitas PTN lebih baik juga belum tentu demikian," katanya.
Nurmandi mengusulkan agar pemerintah mengevaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN, terutama terkait besarnya kuota jalur mandiri. Menurutnya, kuota jalur mandiri yang mencapai sekitar 50 persen perlu ditinjau ulang. Selain itu, ia juga mengusulkan agar jadwal penerimaan mahasiswa baru dibuat lebih terpusat sehingga tidak berlangsung terlalu lama.
"Mungkin penerimaan mahasiswa baru bisa disatukan seperti di negara lain. Kemudian kuota mandiri perlu ditinjau kembali, apakah benar meningkatkan kualitas atau tidak," ujarnya.
Nurmandi mengakui berkurangnya jumlah mahasiswa baru membuat kampus harus melakukan penyesuaian anggaran. Namun, efisiensi tidak menyentuh sektor-sektor utama yang berkaitan dengan kualitas pendidikan.
"Ya otomatis kita menyesuaikan berbagai cost. Terutama cost-cost yang berkaitan dengan selain gaji dosen," ujarnya.
Ia menegaskan anggaran untuk gaji dosen, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta mobilitas mahasiswa tetap dipertahankan.
"Tapi kalau gaji dosen, penelitian, pengabdian, mobilitas mahasiswa itu tetap, tidak ada penurunan. Tapi yang lain-lain yang tidak perlu, sudah tentu ada efisiensi," katanya.
Salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan, kata Nurmandi, seperti mengurangi aktivitas yang membutuhkan biaya besar, termasuk sebagian kegiatan mobilitas internasional.
"Efisiensi misalnya mobilitas ke luar negeri dikurangi karena mahal sekarang," ucapnya.
Meski demikian, Nurmandi menyebut tetap mempertahankan program internasional yang menjadi salah satu unggulan kampus. Tahun ini, UMY tetap mengirim lebih dari seribu mahasiswa untuk mengikuti program ke luar negeri dengan dukungan subsidi dari kampus.
"Itu merupakan keunggulan kita. Tahun ini yang masuk 1.000-an lebih, yang keluar 1.000-an lebih. Itu kan kita kasih subsidi tiket dan sebagainya," jelasnya.
3. Universitas Ahmad Dahlan
Senada dengan USD dan UMY, Universitas Ahmad Dahlan (UAD) turut terdampak penurunan maba dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu faktor penurunan tersebut yakni sistem seleksi jalur mandiri yang diperluas.
Rektor UAD, Prof Dr Muchlas, mengeluhkan dampak penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTN-BH). Menurutnya, jalur tersebut membuat sejumlah calon mahasiswa yang telah registrasi di kampus swasta akhirnya memilih pindah ke PTN.
Muchlas menyebut sekitar 15 persen calon mahasiswa yang sudah melakukan registrasi dan membayar biaya di UAD memutuskan mengundurkan diri setelah diterima melalui jalur mandiri PTN.
"Mahasiswa-mahasiswa UAD yang sudah mendaftar, setelah kita survei, kan kita ini kalau diterima di PTN-BH itu bisa kembali uangnya 75 persen dengan catatan menunjukkan betul diterima di PTN-BH. Itu sekitar 15-an persen dari mereka yang sudah registrasi, sudah bayar di UAD," tuturnya.
Menurut Muchlas, kondisi tersebut terjadi karena jalur mandiri di sejumlah PTN masih dibuka hingga pertengahan tahun. Akibatnya, calon mahasiswa yang sebelumnya sudah memastikan diri kuliah di kampus swasta kembali berpindah setelah memperoleh kesempatan masuk PTN.
"Dari mereka yang sudah registrasi, sudah bayar di UAD, begitu ada program mandiri di sana, tersedot semuanya 15 persen," ujarnya.
Dia menilai keberadaan jalur mandiri yang berlangsung hingga Juli atau bahkan Agustus menjadi persoalan tersendiri bagi perguruan tinggi swasta. Sebab, kampus swasta harus menghadapi ketidakpastian jumlah mahasiswa baru hingga masa pendaftaran PTN benar-benar berakhir.
"Nah itu problem juga. Karena mahasiswa yang sudah registrasi di PTS kemudian masih bisa berpindah ketika diterima lewat jalur mandiri PTN," katanya.
Muchlas mengatakan tekanan yang dihadapi perguruan tinggi swasta saat ini semakin berat. Selain faktor daya beli masyarakat, kampus swasta juga harus bersaing dengan PTN-BH yang dinilainya semakin agresif mencari mahasiswa baru.
Menurutnya, kondisi itu tidak lepas dari tuntutan kemandirian finansial yang dihadapi PTN-BH. Dengan berkurangnya subsidi pemerintah, PTN-BH disebut ikut mengandalkan uang kuliah mahasiswa sebagai salah satu sumber pemasukan utama.
"Sekarang pola pikirnya sama dengan kita, kemandirian finansial. Sehingga yang paling gampang ya kuota dinaikkan saja," ucapnya.
Oleh karena itu, Muchlas berharap pemerintah mengatur kembali kuota penerimaan mahasiswa di PTN-BH dan mengevaluasi pelaksanaan jalur mandiri. Langkah tersebut dinilai penting agar perguruan tinggi swasta tetap memiliki ruang untuk mendapatkan mahasiswa baru.
"Kalau bisa program-program yang bersifat nonreguler seperti mandiri itu ditiadakan. Kalau belum bisa, paling tidak kuotanya dibatasi supaya memberi kesempatan kepada PTS yang ada di kota PTN-BH itu berada untuk sama-sama memperoleh mahasiswa baru," pungkasnya.
4. Jadi Sorotan Komisi X DPR
Sebelumnya dilansir detikEdu, Komisi X DPR RI menyoroti pendaftar perguruan tinggi swasta (PTS) daerah yang terus turun. Sistem penerimaan mahasiswa baru dinilai diterapkan seragam, padahal kondisi setiap daerah berbeda.
Komisi X menyebut berdasarkan rapat bersama 5 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LDDIKTI), pola masalah yang didapat adalah sistem penerimaan mahasiswa baru belum berpihak ke daerah.
Komisi X DPR mengusulkan beberapa perbaikan, seperti memperluas kuota KIP Kuliah, khususnya bagi mahasiswa PTS, meningkatkan nilai bantuan KIP Kuliah supaya mahasiswa mampu mengakses prodi STEM dan kedokteran yang biayanya lebih tinggi, meminta pemerintah menetapkan batas waktu seleksi mandiri PTN secara tertulis, supaya tidak mengganggu penerimaan maba di PTS, dan mengakomodasi peran pemerintah daerah dalam membantu operasional perguruan tinggi melalui RUU Sisdiknas.
Ada sejumlah faktor menurut Komisi X DPR, terkait mengapa jumlah mahasiswa PTS daerah terus berkurang, yaitu:
- Jalur mandiri perguruan tinggi negeri (PTN) menyerap hingga 50% kursi, sehingga banyak mahasiswa menunda memilih PTS.
- Proses seleksi PTN yang panjang menyebabkan PTS kesulitan dalam merancang strategi penerimaan maba.
- PTS kecil terbebani biaya operasional dan biaya akreditasi yang tinggi, tanpa dukungan sebagaimana yang didapat PTN melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).
- Banyak pemerintah daerah ingin membantu PTS, tetapi belum ada dasar hukum jelas.
Komentar Terbanyak
Prodi Unggulan Mulai Turun Peminat, Rektor USD Soroti Sistem Penerimaan PTN
Tudingan Malpraktik RSUD Prambanan Buntut Naura Hilang Nyawa Usai CT Scan
Resmi Naik! Ini Daftar Harga BBM Pertamina Terbaru 10 Juni 2026 di Jogja